Mahfud MD Sindir KPK soal Dugaan Korupsi Whoosh, Sebut Tak Perlu Tunggu Laporan untuk Bertindak

JAKARTA – Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, kembali menegaskan kesiapannya untuk diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan penggelembungan anggaran atau mark up proyek kereta cepat Jakarta–Bandung (Whoosh). Namun, Mahfud menolak diminta membuat laporan resmi ke lembaga antirasuah tersebut, karena menurutnya, kasus itu sudah menjadi pengetahuan publik.

“Kalau dipanggil, saya pasti datang. Tapi kalau disuruh lapor, ngapain. Buang waktu saja,” kata Mahfud saat ditemui di Sasono Hinggil Dwi Abad, Keraton Yogyakarta, Minggu (26/10/2025).

Mahfud menjelaskan, tidak ada dasar hukum yang mewajibkan seseorang melapor ke KPK jika lembaga itu sudah memiliki informasi yang cukup. “KPK itu bukan lembaga yang menunggu laporan baru bekerja. Kalau sudah tahu, ya langsung selidiki. Itu tugas mereka,” ujarnya.

Ia menambahkan, dugaan mark up pada proyek kereta cepat Whoosh sudah ramai dibicarakan jauh sebelum dirinya mengangkat isu tersebut di kanal YouTube Mahfud MD Official pada 14 Oktober 2025. “Saya cuma ikut bicara karena publik sudah lebih dulu ramai. KPK mestinya sudah tahu dan langsung bergerak, bukan menunggu orang bikin laporan lagi,” ucapnya.

Mahfud juga menyindir langkah KPK yang meminta dirinya membuat laporan. Ia menilai, permintaan tersebut justru menunjukkan lemahnya inisiatif penyidik dalam menindaklanjuti kasus besar yang sudah terbuka di ruang publik. “Mestinya KPK panggil saja semua yang dulu ngomongin ini. Banyak orang yang sudah sebut angka dan data, bukan cuma saya,” katanya.

Sebelumnya, KPK melalui Juru Bicara Budi Prasetyo menyatakan akan proaktif menyelidiki dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek kereta cepat Jakarta–Bandung. Namun, KPK juga meminta Mahfud melaporkan secara resmi temuannya agar dapat ditindaklanjuti.

Permintaan tersebut sempat dibalas Mahfud melalui akun X pribadinya, @mohmahfudmd. Ia menyebut, lembaga penegak hukum tidak seharusnya menunggu laporan jika sudah ada indikasi kuat terjadi pelanggaran. “Kalau sudah ada informasi publik tentang dugaan korupsi, aparat tinggal menyelidiki. Tidak perlu minta laporan. Itu logika hukum pidana dasar,” tulisnya.

Mahfud bahkan menyebut permintaan KPK itu sebagai “kekeliruan kedua”. Ia menjelaskan, isu dugaan mark up proyek Whoosh pertama kali mencuat lewat siaran Prime Dialog NusantaraTV edisi 13 Oktober 2025, dengan narasumber Agus Pambagyo dan Antony Budiawan. “Jadi bukan saya yang pertama ngomong, saya cuma menegaskan hal yang sudah beredar luas,” ungkapnya.

Dalam pernyataannya di YouTube, Mahfud mengungkap adanya perbedaan biaya pembangunan proyek Whoosh yang cukup mencolok. Di Indonesia, biaya per kilometer disebut mencapai 52 juta dolar AS, sedangkan di Tiongkok hanya sekitar 17–18 juta dolar AS. “Selisih tiga kali lipat. Ini bukan angka kecil. Pertanyaannya, siapa yang menaikkan, dan uangnya mengalir ke mana?” katanya.

Mahfud menegaskan, dirinya tidak sedang menuduh pihak tertentu, tetapi mendorong transparansi dan keberanian KPK untuk menyelidiki dugaan tersebut. “Saya tidak melapor karena itu sudah tugas KPK. Kalau saya dipanggil, saya datang. Tapi jangan minta saya yang buka laporan, itu pembalikan logika hukum,” tegasnya. ***