Purbaya Buka Rahasia Lama: Oknum Pajak dan Bea Cukai Dulu Tak Tersentuh Hukum

JAKARTA – Pernyataan Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, kembali mengguncang opini publik. Ia dengan terbuka mengungkapkan percakapan pribadinya dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin, yang menyingkap adanya “perlindungan hukum” bagi oknum pegawai pajak dan bea cukai di masa lalu.

Dalam wawancara di program The Economic CNN Indonesia, Kamis (30/10/2025), Purbaya mengaku terkejut saat mengetahui bahwa ada masa ketika aparat hukum diminta tidak menyentuh pegawai keuangan negara yang terlibat pelanggaran.

“Rupanya dulu kalau ada pegawai pajak atau bea cukai bermasalah, sering dilindungi. Katanya biar tidak ganggu stabilitas pendapatan negara,” ujarnya.

Menurutnya, cara berpikir seperti itu justru berbahaya karena memberi ruang bagi praktik korupsi untuk tumbuh.

“Itu seperti dikasih insentif untuk berbuat dosa. Karena tahu akan dilindungi, orang jadi berani melanggar,” kata Purbaya.

Ia menuturkan, percakapan tersebut bermula dari pertanyaan Jaksa Agung:

“Pak, kalau ada pegawai pajak atau bea cukai terlibat hukum, boleh enggak dihukum?”

Saya jawab: “ya hukum saja. Semua sama di mata hukum.”

Dari jawaban sederhana itulah, Purbaya baru menyadari betapa dalamnya akar masalah yang selama ini tersembunyi di birokrasi keuangan negara.

Pengakuan itu menyoroti persoalan lama yang jarang dibicarakan: bagaimana stabilitas fiskal sering dijadikan alasan untuk menutup mata terhadap pelanggaran hukum di dalam lembaga strategis negara.

Namun, gaya bicara terbuka Purbaya menuai reaksi beragam.

Mantan Kepala Komunikasi Kantor Presiden, Hasan Nasbi, menilai gaya komunikatif sang menteri yang kerap menyinggung pejabat lain bisa memicu gesekan internal.

“Dalam konteks pemerintahan, pejabat tidak bisa saling serang di depan publik. Itu bisa mengganggu kesolidan pemerintah,” ujar Hasan dalam tayangan YouTube pribadinya. 

Menanggapi hal itu, Purbaya menegaskan dirinya tidak sedang mencari sensasi. Ia mengaku menjalankan mandat langsung dari Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat kepercayaan publik lewat transparansi dan keterbukaan.

“Itu perintah Bapak Presiden. Saya enggak jalan sendiri. Saya bukan koboi, saya perpanjangan tangan Presiden,” tegasnya.

Purbaya juga memaparkan data bahwa indeks kepercayaan publik terhadap pemerintah sempat turun tajam antara Juli hingga September 2025, sebelum akhirnya naik kembali pada Oktober setelah reformasi dan keterbukaan informasi dijalankan.

“Sekarang stabilitas pemerintahan sudah kembali. Kepercayaan publik membaik,” ujarnya sambil menunjukkan grafik survei.

Langkah Purbaya yang memilih membuka rahasia internal kementeriannya dipandang sebagian pihak sebagai tindakan berani. Dalam sistem politik yang kerap menutup diri, keberaniannya dianggap sebagai sinyal perubahan menuju budaya birokrasi yang lebih akuntabel.

Namun, di sisi lain, sikap blak-blakan itu juga berisiko secara politik. Pengamat menilai, keterbukaan tanpa koordinasi bisa membuat pejabat kehilangan dukungan internal, meskipun mendapat simpati publik.

“Purbaya sedang berjalan di garis tipis antara idealisme dan risiko politik. Tapi keberaniannya bicara soal kebenaran pantas dihargai,” ujar seorang analis kebijakan publik dari Universitas Indonesia.

Bagi banyak orang, pengakuan Purbaya bukan sekadar berita tentang korupsi atau intervensi hukum, melainkan refleksi atas bagaimana sistem negara bisa gagal menegakkan nilai keadilan demi menjaga citra stabilitas.

Kini publik menunggu langkah selanjutnya: apakah keberanian bicara itu akan diikuti keberanian bertindak untuk mengakhiri budaya lama — di mana “pendapatan negara” kerap dijadikan alasan untuk membungkam kebenaran. ***