Krisis di Dapur SPPG: Dandim Gunungkidul Marah Besar, Temukan Lalat dan Air Mampet Usai Keracunan Massal

GUNUNGKIDUL – Suasana ruang rapat Kodim 0730 Gunungkidul mendadak hening. Letkol Inf. Roni Hermawan, yang biasanya tenang dan berwibawa, kali ini berbicara dengan nada tegas—nyaris bergetar menahan amarah. Di hadapannya duduk 42 kepala dapur sehat dari seluruh wilayah Gunungkidul, wajah-wajah yang tertunduk menyimak setiap kalimat yang terlontar.

“Bagaimana bisa memberi makan dua ribu anak kalau dapur sendiri dipenuhi lalat?” suaranya meninggi. “Ini bukan urusan dapur biasa, ini urusan nyawa!”

Ledakan emosi itu muncul bukan tanpa alasan. Insiden keracunan massal di Kecamatan Saptosari, yang menimpa ratusan penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG), menjadi tamparan keras bagi seluruh pelaksana di lapangan.

Padahal, Kodim 0730 Gunungkidul sudah berulang kali mengingatkan soal pentingnya kebersihan dan sanitasi dapur sehat. Namun, kenyataan di lapangan jauh dari harapan.

“Waktu saya sidak, saluran air mampet, area masak penuh lalat, ruang pengepakan tidak tertutup rapat. Kalau seperti ini, bagaimana bisa disebut ‘dapur sehat’?” kata Roni dengan nada tinggi, Jumat (31/10/2025).

Roni menyebut, sebagian dapur bahkan tidak memiliki sistem pembuangan limbah yang layak. Sisa makanan dan minyak goreng menumpuk di sudut ruangan, menimbulkan bau menyengat.

“Kita bicara program makan bergizi, tapi dapurnya tidak bergizi sama sekali,” ujarnya sinis.

Menurutnya, posisi kepala dapur bukan sekadar juru masak, melainkan penjaga keselamatan ribuan anak sekolah.

“Setiap butir nasi yang disajikan harus aman. Ini tanggung jawab moral dan kemanusiaan, bukan cuma proyek pemerintah,” tegasnya.

Letkol Roni juga menyoroti lemahnya sistem pengawasan lintas lembaga. Menurutnya, pengawasan tidak bisa hanya diserahkan kepada satu institusi. Ia menyerukan agar pemerintah daerah, TNI, kepolisian, dan masyarakat terlibat bersama mengawasi pelaksanaan program MBG.

“Kalau semua bergerak, hasilnya pasti beda. Tapi kalau dibiarkan jalan sendiri-sendiri, kasus seperti Saptosari pasti berulang,” ujarnya.

Sementara itu, sumber internal Satuan Pelayanan dan Pemenuhan Gizi (SPPG) Gunungkidul yang enggan disebutkan namanya mengaku bahwa minimnya anggaran operasional dan beban administrasi tinggi sering membuat pengelola dapur bekerja tanpa dukungan cukup.

“Banyak dapur bergantung pada tenaga relawan, peralatan seadanya, dan waktu kerja yang sempit,” ungkapnya.

Meski demikian, Dandim menegaskan bahwa alasan anggaran tidak bisa menjadi pembenaran atas kelalaian.

“Kalau anggaran kurang, kita komunikasikan. Tapi jangan sampai kebersihan dikorbankan. Anak-anak kita bukan bahan percobaan,” katanya menutup rapat.

Roni juga memerintahkan tim gabungan untuk melakukan inspeksi ulang ke semua dapur sehat di wilayah Gunungkidul. Ia menegaskan, dapur yang tidak memenuhi standar higienitas akan diberhentikan sementara dari operasional hingga dinyatakan layak kembali.

Kini, program Makan Bergizi Gratis di Gunungkidul memasuki fase evaluasi ketat. Dandim berharap, dari amarah hari itu lahir kesadaran baru — bahwa program sosial bukan sekadar seremonial angka dan laporan, melainkan soal martabat manusia yang seharusnya dilayani dengan bersih dan penuh tanggung jawab. ***