Surianto Sah Jadi Ketua Umum PB PSTI, KONI Serahkan Uang Rp1 Miliar

JAKARTA – Ada yang menarik dalam pelaksanaan Musyawaran Nasional Luar Biasa (Munaslub) Persatuan Sepak Takraw Indonesia (PSTI) yang digelar Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat di Lantai 10 Gedung KONI Pusat Senayan, Jakarta, Sabtu (1/11/2025).

KONI Pusat pimpinan Letjen TNI (Purn) Marciano Norman ini bukan hanya sukses melaksanakan Munaslub yang menghasilkan Surianto sebagai Ketua Umum PB PSTI periode 2025-2029 mengalahkan pesaingnya Rudianto Manurung. Namun, KONI Pusat melalui Ketua Tim Penjaringan dan Penyaringan (TPP) Brigjen TNI (Purn) Purwadi langsung menjalankan komitmen dengan menyerahkan dana sebesar Rp1 miliar kepada Surianto.

Dana Rp1 miliar tersebut, kata Purwadi, merupakan dana yang berasal dari dua kandidat calon Ketua Umum PB PSTI. Karena, dalam AD/ART PSTI jelas disebutkan setiap bakal calon ketua umum diwajibkan memberikan dana kontribusi sebesar Rp500 juta, sebagai bentuk komitmen dan tanggung jawab terhadap pengembangan cabang olahraga sepak takraw di Indonesia.

“Dana itu bukan milik KONI tetapi milik PB PSTI untuk pengembangan sepak takraw. Makanya, kita langsung menyerahkannya kepada Pak Surianto yang terpilih sebagai Ketua Umum PB PSTI dalam Munaslub. Dan, kita pun sudah membuat surat tanda terimanya,” kata Purwadi yang ditemui usai Munaslub.

Secara tegas, Purwadi menyatakan posisi Surianto sebagai Ketua Umum PB PSTI periode 2025-2029 tidak bisa diganggu gugat. Pasalnya, pelaksanaan Munaslub yang dihadiri 36 Pengprov PSTI tersebut sudah melalui mekanisme yang benar.  

Ketika ditanyakan mengapa hanya 24 Pengprov PSTI yang memiliki suara, Purwadi menjawab, “Memang 36 Pengprov PSTI yang hadir. Tetapi, kita lakukan verifikasi dimana hanya 24 Pengprov PSTI yang benar-benar memiliki hak suara sesuai ketentuan yang berlaku. Selebihnya, ada yang periodenya sudah berakhir, ada yang baru menggelar Musprov dan tidak memilki SK, serta ada Pengprov PSTI yang didaftarkan tetapi belum terbentuk di daerahnya. Contohnya, Papua Tengah dan Papua Pengunungan yang kita buktikan dengan adanya surat dari KONI Papua dan Papua Tengah.”  ***