Warga Harapan Indah Protes Lantaran Pengembang Ubah Akses Jalan Tanpa Sosialisasi

 

Penutupan sebagian jalan dan pengalihan arus kendaraan ke jalur samping dinilai 

mengurangi kenyamanan serta merugikan banyak pihak, terutama pemilik rumah toko (Ruko), pelaku usaha serta warga di sekitar jalur kawasan tersebut. 

 

Warga menyebut perubahan ini tidak pernah disosialisasikan secara terbuka dan dilakukan secara sepihak oleh pihak pengembang.

 

"Kami membeli Ruko dengan keyakinan bahwa posisi bangunan berada di jalan 

utama, sesuai dengan informasi dan brosur penjualan. Tapi sekarang jalannya justru ditutup dan dialihkan. Dampaknya, usaha kami ke depan sangat berpotensi menjadi sepi," kata Ferdy, salah seorang warga Harapan Indah dalam keterangannya, Minggu (2/11/2025).

 

Ferdy menegaskan, kekecewaan ini juga dirasakan sebagian besar warga dan pemilik usaha di kawasan tersebut yang menilai perubahan jalan telah berdampak pada aksesibilitas, estetika, dan ekonomi lokal.

 

Menurut dia, proyek perubahan jalan di kawasan Harapan Indah masih terus berjalan. Jalur utama yang semula lurus dan terbuka kini dialihkan ke jalur belok kiri yang lebih sempit dan memutar, sehingga memicu kemacetan di beberapa titik, potensi kecelakaan, serta mengubah tata ruang kawasan yang sebelumnya tertata rapi.

 

"Warga juga mengeluhkan bahwa tidak ada komunikasi resmi atau pertemuan publik sebelum proyek tersebut dimulai. Mereka menilai langkah pengembang itu mengabaikan prinsip keterbukaan informasi dan partisipasi 

masyarakat, sebagaimana diatur dalam peraturan mengenai tata ruang dan 

pelayanan publik," bebernya.

 

Ia menjelaskan, warga akan menyampaikan pengaduan ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi. Warga dan pelaku usaha di kawasan tersebut berencana melayangkan surat pengaduan resmi kepada Pemerintah Kabupaten Bekasi yang akan ditembuskan kepada DPRD dan instansi terkait. 

 

Dalam surat pengaduan tersebut, nantinya warga meminta Pemkab Bekasi meninjau ulang proyek perubahan akses jalan, menghentikan sementara pembangunan yang berjalan, serta mengembalikan fungsi jalan seperti semula sebagai fasilitas publik.

 

"Langkah ini diambil sebagai bentuk kepedulian terhadap keteraturan tata ruang, keselamatan pengguna jalan, dan keberlangsungan usaha masyarakat sekitar," ucapnya.

 

Ia menginginkan, pemerintah daerah turun langsung ke lapangan untuk memastikan seluruh kegiatan pembangunan sesuai dengan ketentuan hukum dan izin yang berlaku.

 

Pemkab Bekasi diminta segera menindaklanjuti laporan warga dan melakukan audit terhadap status jalan serta kewenangan pengembang dalam mengubah akses publik tersebut. 

 

"Perlu langkah cepat pemerintah dapat mencegah konflik lebih luas dan memulihkan hak akses masyarakat. Kami hanya ingin keadilan. Jalan ini sudah menjadi akses publik. Jangan biarkan pengembang memperlakukan kawasan ini seperti milik pribadi," pungkas Ferdy. ***