Tekanan Reformasi Menguat, Mahfud MD Bongkar Arahan Prabowo untuk Benahi Aparat Keamanan

JAKARTA – Mahfud MD kembali mengemuka dengan pandangan kritisnya terkait dinamika internal aparat keamanan. Melalui tayangan di YouTube Forum Keadilan TVyang dirilis Kamis (20/11/2025), ia menyingkap gambaran situasi yang dianggapnya sebagai tanda-tanda perlunya reformasi lebih serius di tubuh Polri dan TNI.

Di tengah paparan itu, Mahfud mengungkap momen penting dalam rapat tertutup bersama Presiden Prabowo Subianto yang diarahkan langsung kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto. Menurutnya, Presiden memberikan tekanan kuat agar kedua pucuk pimpinan tersebut menggerakkan institusinya kembali ke mandat utama: melayani masyarakat.

“‘Gak ada gunanya kamu bintang empat ini kalau tidak bisa membantu rakyat dengan mengatasi hal-hal,’” tuturnya mengulang ucapan Prabowo.

Mahfud menilai pesan tersebut menunjukkan kegelisahan Presiden terhadap berulangnya masalah yang dirasakan masyarakat. Ia menyebut ada dua faktor yang terus menjadi hambatan dalam perbaikan kinerja aparat.

“Masalah yang menjadi sorotan masyarakat itu sama identifikasinya. Kenapa gak jalan? Kuncinya dua. Leadership gak ada, dan intervensi politik,” jelasnya.

Dalam penjelasannya, Mahfud mengangkat data internal Mabes Polri yang menurutnya cukup mengejutkan. Ia menyampaikan bahwa sebagian besar Kapolsek dinilai tidak mencapai standar kinerja yang ditetapkan.

“Di tempat kami Pak, 67 persen Kapolsek itu tidak perform loh. Ada puluhan Kapolres yang juga dinilai tidak memenuhi syarat,” ungkapnya.

Data itu, kata Mahfud, bukan sekadar pendapat individual, melainkan hasil presentasi resmi di internal Polri. Ia memandang temuan tersebut memperlihatkan adanya kebutuhan perombakan besar-besaran dalam struktur lapangan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat.

Tidak hanya soal performa, Mahfud juga menyinggung pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi yang melarang perwira TNI/Polri aktif menduduki jabatan sipil non-relevan. Ia menegaskan bahwa aturan itu seharusnya berlaku seketika setelah diputuskan.

“Putusan MK itu berlaku sejak mengikat dan sejak ada ketok itu harus dimulai proses penarikan (anggota TNI/Polri dari jabatan sipil),” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa jabatan struktural yang tidak sesuai ketentuan bisa sewaktu-waktu diganti.
“Jabatan struktural seperti Dirjen, Irjen itu gak pakai periode,” tambahnya.

Di bagian akhir penjelasannya, Mahfud menyoroti masalah prerogatif Kapolri dalam proses penerimaan perwira baru. Ia berpendapat bahwa kuota 30 persen yang dimiliki Kapolri seharusnya dihapus demi pemerataan kesempatan.

“(Jatah 30 persen hak prerogatif Kapolri) harus dihilangkan dong, jadi semuanya harus meritokrasi,” ujarnya menutup pemaparan. ***