Penunjukan Sekda Baru Jadi Alarm Perbaikan Pembangunan SDM
 |
| Uus saat serah terima jabatan (Sertijab). (Ist) |
Senin, 01 Desember 2025 17:18 WIB
Penulis: Muhammad Rifandi Fahrezi
Penulis: Muhammad Rifandi Fahrezi
JAKARTA - Pengangkatan Uus Kuswanto sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta memunculkan sorotan baru terhadap arah pembangunan ibu kota. Direktur Jakarta Institute, Agung Nugroho menilai, pergantian Sekda harus menjadi titik balik untuk memperkuat fokus pemerintah pada persoalan manusia, bukan semata proyek fisik.
Dalam laporan yang disampaikan kepada media, Senin (1/12/2025), Agung menyebut indikator pembangunan Jakarta lima tahun terakhir menunjukkan "ketidaksinkronan".
Meski Indeks Pembangunan Manusia (IPM) DKI mencapai 85,05 yang tertinggi nasional dan angka kemiskinan turun ke 4,28 persen, tren persoalan gizi tidak membaik. Angka stunting tetap di 17,2 persen, sementara balita underweight naik menjadi 14,9 persen.
"Ada ketimpangan antara pembangunan yang terlihat dengan yang dirasakan. Kota semakin rapi, tapi warganya tidak semuanya sejahtera," ujar Agung.
Jakarta Institute juga menyoroti ketimpangan antarkawasan. Di Kepulauan Seribu, IPM hanya 76,69 setara daerah tertinggal, meski berada di bawah provinsi dengan APBD terbesar di Indonesia.
Wilayah padat di Jakarta Utara dan Barat masih menjadi kantong kemiskinan dengan akses layanan publik yang dinilai minim.
"Data kami menunjukkan bahwa pembangunan manusia di Jakarta masih terfragmentasi. Ini yang harus diputihkan oleh Sekda baru," ucap Agung.
Agung menilai, kecenderungan APBD yang memperbesar porsi proyek fisik mulai dari trotoar hingga infrastruktur transportasi perlu dievaluasi.
Ia menegaskan, pembangunan fisik penting, namun tak boleh mengabaikan peningkatan kualitas hidup warga.
"Tidak ada yang salah dengan itu. Tetapi ketika angka gizi buruk naik, ketika stunting tidak bergerak turun, itu tanda alarm. Pemerintah mungkin sedang sibuk dengan bangunan, tapi lupa dengan manusianya," katanya.
Ia juga mengkritisi pola lama birokrasi terkait pelatihan kerja, bantuan sosial, hingga program UMKM yang menurutnya sering bersifat administratif dan minim dampak.
Selain itu, perbedaan data kemiskinan dan stunting antardinas disebut membuat intervensi menjadi tidak efektif.
"Di satu kelurahan, data stunting Kesehatan bilang 48 anak, sementara data Sosial bilang 27. Program akhirnya tidak akurat. Data mikro ini harus dibereskan, dan hanya Sekda yang bisa menggerakkan itu," jelas Agung.
Terkait Uus Kuswanto, Agung menilai rekam jejak saat menjabat Wali Kota Jakarta Barat menunjukkan kapasitas teknis yang baik.
Penurunan kemiskinan di wilayah tersebut dinilai sebagai indikator positif, meski Jakarta Barat disebut sebagai "miniatur persoalan DKI" yang penuh tantangan.
"Kalau Uus bisa menata itu, artinya ia punya pengalaman lapangan. Yang sekarang diuji adalah kapasitasnya memimpin koordinasi lintas dinas yang jauh lebih besar dan lebih politis," ujarnya.
Ia juga mengingatkan, prioritas pembangunan manusia sangat bergantung pada peran Sekda dalam penyusunan kebijakan dan penguncian program di APBD.
Di akhir paparannya, Agung menekankan bahwa ukuran keberhasilan Sekda baru tidak lagi pada pembangunan fisik yang mudah terlihat, melainkan pada indikator kesejahteraan warga yang selama ini kurang menonjol.
"Jakarta sudah lama membanggakan betonnya. Sekarang saatnya membanggakan warganya," tutupnya. ***
| Editor | : | Senopati Ukoro |
| Kategori | : | Voli, DKI Jakarta |
