Gubernur DKI Dukung Hasil Kongres Istimewa Kaum Betawi Tahun 2025

 

"Hari ini, saya bersyukur bisa hadir dan sekaligus menerima hasil Kongres Istimewa Kaum Betawi Tahun 2025. Kami mendapatkan saran dan masukan dari Kongres Istimewa ini yang akan segera ditindaklanjuti," kata Pram, dikutip dari siaran pers PPID Provinsi DKI Jakarta.

 

Menurut Pram, pembentukan kelembagaan adat Betawi merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 yang telah menempatkan budaya Betawi sebagai budaya utama di Jakarta, sehingga penguatan kelembagaan adat menjadi kebutuhan yang tidak dapat ditunda.

 

Meskipun lembaga adat Betawi belum terbentuk, Gubernur Pramono menandaskan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah mengarusutamakan budaya Betawi dalam berbagai kegiatan resmi pemerintah. 

 

Ia mencontohkan, semua acara di Balai Kota Jakarta kini menampilkan identitas Betawi, seperti pelantikan pejabat eselon yang menggunakan baju adat Betawi ujung serong untuk pria dan kebaya encim untuk wanita.

 

"Saya sebagai Gubernur DKI Jakarta berkomitmen tentang pemajuan budaya Betawi. Bahkan, di Balai Kota akan diramaikan dengan simbol-simbol utama yang menampakkan wajah Betawi. Papan-papan iklan, batas kota, gedung-gedung, juga menampilkan nuansa Betawi," terangnya.

 

Pram menilai posisi Pemprov DKI sejajar dengan masyarakat Betawi. Oleh karena itu, Pemprov DKI Jakarta memberikan kewenangan penuh kepada Ketua Dewan Adat Majelis Kaum Betawi, Fauzi Bowo untuk memimpin dan mengoordinir proses pencerminan serta penguatan kelembagaan adat Betawi.

 

"Beliau (Fauzi Bowo) yang akan berunding dengan Saudara-saudara sekalian. Pemprov DKI tidak mencampuri urusan internal kaum Betawi. Kami terima hasil Kongres Istimewa ini," ungkapnya.

 

Setelah mendapatkan kesepakatan dari seluruh kaum Betawi terkait perumusan struktur dan penentuan nama lembaga adat, Pemprov DKI akan mengawal dan mendukung agar lembaga adat punya kedudukan yang kuat, berwibawa, dan dihormati oleh semua pihak dengan membuatkannya sebuah payung hukum.

 

"Untuk itu, kami mendorong pemberian kepastian arah dan kelembagaan, termasuk penegasan posisi Lembaga Adat Betawi dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemajuan Kebudayaan Betawi melalui proses perumusan yang inklusif bersama para pemangku kepentingan hingga ditetapkan menjadi peraturan daerah," jelasnya.

 

Pram menyebut, Kongres Istimewa Kaum Betawi Tahun 2025 sebagai ruang aspirasi masyarakat Betawi dalam menyikapi posisi, peran, dan arah pemajuan budaya Betawi sebagai identitas kultural Jakarta. Melalui kongres ini, ia meyakini, kebudayaan Betawi dapat terus berkembang agar tetap hidup dan dikenali oleh generasi muda.

 

"Pascakongres ini, saya berharap terbentuk kelembagaan Betawi yang profesional, kuat dan berwibawa, sehingga budaya Betawi tetap lestari, relevan dengan zaman, dan menjadi fondasi bagi Jakarta sebagai kota yang maju, inklusif dan berbudaya," bebernya.

 

Pram menegaskan, Pemprov DKI terus mendukung para seniman serta pelaku budaya Betawi untuk memperkuat ekosistem kebudayaan Betawi dan memastikan proses pewarisan nilai-nilai dapat berlanjut dalam merekam dinamika perkotaan. 

 

Ia menginginkan Jakarta dibangun di atas semangat inklusivitas yang menempatkan pelestarian dan pemajuan budaya lokal sebagai bagian penting dari jati diri kota, termasuk budaya Betawi sebagai akar kultural Jakarta.

 

Sementara itu, Ketua Dewan Adat Majelis Kaum Betawi, Fauzi Bowo menyambut baik komitmen dan keputusan Gubernur DKI Jakarta. 

 

Ia menuturkan, kaum Betawi memilih tekad untuk bersatu, hidup guyub dan rukun, serta berperan aktif dalam mendukung Jakarta sebagai kota global.

 

"Kami sudah menyampaikan kebulatan tekad untuk bersatu mendukung Jakarta sebagai kota global yang lebih maju ke depan di bawah kepemimpinan Bang Anung (Pramono Anung), Gubernur kita," pungkas Fauzi Bowo. ***