Purbaya Buka Suara soal PHK, Permintaan Lemah Jadi Biang Masalah

JAKARTA – Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang meluas di berbagai sektor industri belum akan direspons pemerintah dengan penambahan stimulus fiskal. Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa, menilai persoalan utama PHK bukan terletak pada minimnya insentif, melainkan lemahnya permintaan pasar dan tersendatnya akses modal kerja bagi pelaku usaha.

“Enggak ada tambahan stimulus. PHK itu terjadi ketika permintaan melemah sekali. Itu berlangsung sekitar 10 bulan, 9 bulan tahun lalu,” ujarnya di Jakarta, Selasa (23/12/2025).

Menurutnya, penambahan stimulus tidak akan efektif jika dunia usaha belum melihat pemulihan permintaan yang nyata. Kondisi tersebut paling dirasakan sektor padat karya yang membutuhkan pembiayaan besar agar roda produksi tetap berputar.

Ia menjelaskan, tanpa dukungan modal kerja yang memadai, perusahaan akan kesulitan bertahan meski peluang pasar mulai terbuka. “Kalau perusahaan tidak punya akses ke modal kerja, tentu tidak bisa berkembang,” katanya.

Karena itu, pemerintah memilih fokus menyelaraskan kebijakan fiskal dengan sektor keuangan agar akses pembiayaan bagi dunia usaha tetap terjaga dan lebih mudah dijangkau.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Indah Anggoro Putri, mengungkapkan industri tekstil masih menjadi penyumbang terbesar PHK sepanjang 2025. Jumlah pekerja yang kehilangan pekerjaan hampir mencapai 80 ribu orang.

“Industri tekstil ini masih jadi kontributor utama PHK, kita sudah hampir 80 ribu orang PHK di 2025 ini,” ujarnya. 

Ia menambahkan, PHK tetap terjadi meski pemerintah telah menggelontorkan berbagai insentif ketenagakerjaan untuk sektor padat karya. Di sisi lain, masih banyak pekerja terdampak yang kesulitan mengakses program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

Indah menilai, pembenahan pelaksanaan JKP serta penguatan akses modal kerja bagi industri menjadi langkah yang lebih mendesak dibandingkan menambah stimulus fiskal baru. ***