Musyawarah Daerah IKAPI DKI Agendakan Pemilihan Ketua Baru

JAKARTA – Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI) DKI Jakarta akan selenggarakan Musyawarah Daerah (Musda), 28 Januari 2025. Acara yang diselenggarakan di Hotel Gren Alia, Cikini, Jakarta, ini akan mengagendakan penyampaian laporan kerja pengurus IKAPI DKI Jakarta Periode 2021-2026, seminar peluang dan tantangan usaha penerbitan, serta Pemilihan Ketua IKAPI DKI Jakarta Periode 2026-2031.

Ketua Panitia Pelaksana Musda IKAPI DKI Jakarta, Abdul Hakim, menjelaskan semua anggota berhak mencalonkan dan dicalonkan sebagai Ketua IKAPI DKI Jakarta yang baru sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang berlaku. Pendaftaran bakal calon Ketua dimulai tanggal 8 hingga 12 Januari 2026 di Sekretariat IKAPI DKI Jakarta.

“Setiap bakal calon atau pihak yang mendukung pihak lain sebagai bakal calon wajib mengisi formulir pendaftaran dengan melampirkan dokumen persyaratan seperti bukti kepemilikan badan usaha penerbitan, surat dukungan dari beberapa penerbit, surat tanda bukti keanggotaan IKAPI yang masih aktif, serta dokumen diri lainnya. Nantinya setiap bakal calon Ketua diberi kesempatan mensosialisasikan diri kepada seluruh anggota IKAPI DKI Jakarta melalui berbagai media untuk mendapat dukungan. Pemilihan Ketua akan berlangsung sebanyak satu putaran dengan melihat jumlah dukungan suara. Setiap anggota IKAPI memiliki satu hak suara untuk memilih,” terang Abdul Hakim.

Abdul Hakim mengajak seluruh anggota IKAPI DKI Jakarta untuk segera mendaftarkan diri sebagai peserta Musda. Pendaftaran berlangsung hingga tanggal 27 Januari 2026, melalui daring ataupun langsung di secretariat IKAPI DKI Jakarta.

Hakim menyebutkan, Musda merupakan wahana yang tepat bagi anggota untuk menyampaikan beragam usulan dan ide bagi kemajuan industri penerbitan. Melalui Musda ini setiap anggota dapat menambah informasi dan wawasan dari para pakar penerbitan sekaligus bertukar pengalaman dengan sesama pengusaha penerbitan.
“Dunia penerbitan saat ini menghadapi tantangan yang beragam. Karena itu pemilik usaha penerbitan perlu membangun kolaborasi yang lebih solid agar dapat bertahan dan berkembang dalam melayani kebutuhan masyarakat terhadap bahan bacaan yang berkualitas.

Melalui Musda ini kami harap pemilik usaha penerbitan dapat menggali informasi yang banyak dari pada narasumber yang kami undang. Narasumber dalam Musda ini sangat beragam mulai dari kalangan praktisi, akademisi, perwakilan Pemerintah, termasuk Anggota DPR yang Menyusun regulasi industri penerbitan Indonesia,” tegas Hakim. ***