PPKUKM DKI Jakarta Dinilai Sukses Perluas Akses Pasar UMKM Sepanjang 2025
 |
| ‎Direktur Jakarta Institute, Agung Nugroho. (Ist) |
Kamis, 08 Januari 2026 14:23 WIB
Penulis: Muhammad Rifandi Fahrezi
Penulis: Muhammad Rifandi Fahrezi
JAKARTA- Kebijakan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) Provinsi DKI Jakarta sepanjang 2025 dinilai efektif dalam memperluas akses pasar sekaligus memperkuat daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di ibu kota.
Direktur Jakarta Institute, Agung Nugroho menilai, keberhasilan tersebut tercermin dari sejumlah indikator konkret, mulai dari keberpihakan anggaran, perluasan akses pasar nasional dan global, hingga penguatan tata kelola perdagangan yang berkelanjutan.
"DKI Jakarta tercatat sebagai provinsi dengan belanja produk UMKM terbesar secara nasional, dengan nilai mencapai sekitar Rp13,7 triliun. Ini menunjukkan bahwa kebijakan tidak berhenti di level pembinaan, tetapi masuk ke ranah keberpihakan struktural," ujar Agung Nugroho dalam keterangan tertulis, Rabu (8/1/2026).
Menurutnya, belanja pemerintah berperan penting menjaga kesinambungan usaha UMKM di tengah tekanan ekonomi dan ketidakpastian global. Permintaan yang relatif stabil dari pemerintah memberi ruang bagi pelaku usaha meningkatkan kapasitas produksi dan mutu produk.
PPKUKM DKI Jakarta dinilai, konsisten membuka akses pasar yang lebih luas. Sepanjang 2025, UMKM binaan difasilitasi mengikuti pameran berskala nasional dan internasional, termasuk Trade Expo Indonesia (TEI) 2025, yang mempertemukan pelaku usaha dengan pembeli serta mitra dagang potensial.
"Partisipasi UMKM Jakarta di pameran dagang seperti TEI penting karena mempertemukan pelaku usaha kecil dengan pasar yang lebih besar. Di sana ada business matching, peluang kontrak, dan jejaring usaha yang tidak mudah diakses tanpa peran pemerintah," kata Agung.
Ia menambahkan, kegiatan pameran juga menjadi sarana pembelajaran bagi UMKM dalam memahami standar kualitas, kemasan, serta karakter permintaan pasar yang lebih kompetitif.
Di tingkat wilayah, penyelenggaraan bazar UMKM sepanjang 2025 turut memberikan dampak ekonomi langsung. Di sejumlah kota administrasi, termasuk Jakarta Barat, bazar UMKM tercatat menghasilkan omzet kumulatif hingga miliaran rupiah.
"Bazar bukan tujuan akhir, tetapi ruang uji pasar. UMKM bisa menguji harga, kualitas, dan respons konsumen secara langsung," tegasnya.
Dari sisi tata kelola, PPKUKM DKI Jakarta juga mencatat prestasi melalui raihan penghargaan nasional di bidang perlindungan konsumen, termasuk predikat Daerah Tertib Ukur yang dipertahankan secara berkelanjutan.
Menurut Agung, aspek tersebut menjadi fondasi penting bagi terciptanya iklim usaha yang sehat dan berkeadilan.
"Perdagangan yang adil dan tertib menjadi fondasi agar UMKM bisa bersaing secara berkelanjutan. Perlindungan konsumen bukan isu teknis, tetapi bagian dari ekosistem ekonomi," jelas dia.
Meski capaian dinilai positif, Agung menekankan perlunya kesinambungan kebijakan agar UMKM mampu tumbuh mandiri dan bersaing di luar skema dukungan pemerintah.
"Belanja pemerintah dan fasilitasi pameran sangat membantu, tetapi ke depan fokusnya harus pada peningkatan kualitas produk, standardisasi, dan digitalisasi. UMKM tidak boleh bergantung terus-menerus pada belanja negara," bebernya.
Ia menambahkan, kinerja PPKUKM DKI Jakarta sepanjang 2025 dapat menjadi dasar evaluasi untuk memastikan program pemberdayaan UMKM benar-benar mendorong pelaku usaha naik kelas.
"Yang dibutuhkan sekarang adalah kesinambungan kebijakan. Data menunjukkan arah yang positif, tetapi tantangannya adalah menjaga konsistensi agar dampaknya berkelanjutan," pungkas Agung. ***
| Editor | : | Senopati Ukoro |
| Kategori | : | Badminton, Ekonomi, DKI Jakarta |
