Pemerhati Jakarta Nilai Pembongkaran Tiang Monorel Langkah Tepat Pramono Anung
 |
| Poster yang viral. (Ist) |
Sabtu, 10 Januari 2026 11:07 WIB
Penulis: Muhammad Rifandi Fahrezi
Penulis: Muhammad Rifandi Fahrezi
JAKARTA- Pemerhati Jakarta, Sugiyanto (SGY) menegaskan, pembongkaran tiang monorel mangkrak di Jalan HR Rasuna Said merupakan langkah mendesak yang harus segera dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Ia menilai, beredarnya visual viral yang menyudutkan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung berpotensi menyesatkan dan membentuk persepsi keliru di masyarakat.
Menurut SGY, narasi yang menyiratkan seolah-olah Pemprov DKI lebih mementingkan pembongkaran tiang monorel senilai Rp 100 miliar dibanding kepentingan warga miskin tidak disertai pemahaman konteks kebijakan yang utuh.
Ia menegaskan, perlunya pelurusan agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap kebijakan pemerintah daerah.
"Sebagai warga Jakarta, saya merasa perlu meluruskan duduk persoalan secara proporsional dan logis. Hal ini sangat perlu saya lakukan agar tidak terjadi kesalahpahaman atau tuduhan yang keliru terhadap kebijakan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo, baik terkait pembongkaran tiang monorel maupun isu subsidi pangan," ujar SGY dalam keterangan tertulis, Sabtu (10/1/2026).
Ia menilai, kebijakan pembongkaran tiang monorel sebagai langkah tepat karena proyek tersebut telah mangkrak sejak 2004 dan tidak pernah difungsikan hingga lebih dari dua dekade. Keberadaan 98 tiang monorel dinilai mengganggu estetika kota, keselamatan lalu lintas, serta penataan ruang Jakarta.
SGY menegaskan, keberanian Gubernur Pramono Anung dalam menuntaskan persoalan lama yang tak terselesaikan lintas kepemimpinan patut diapresiasi.
"Keberanian dan ketegasan Gubernur Pramono Anung untuk menyelesaikan warisan masalah lama ini menunjukkan kepemimpinan yang tegas dan bertanggung jawab," ucapnya.
Ia menekankan, proses pembongkaran bukan perkara sederhana karena melibatkan status aset, kerja sama masa lalu dengan PT Jakarta Monorail, nilai aset yang berkaitan dengan PT Adhi Karya, serta aspek hukum yang memerlukan koordinasi dengan aparat penegak hukum.
Terkait isu subsidi pangan, SGY menegaskan, tidak ada penghapusan program. Penyesuaian anggaran dilakukan karena penurunan APBD DKI Jakarta akibat pemotongan Dana Bagi Hasil dari pemerintah pusat, sementara kekurangan alokasi akan dipenuhi melalui APBD Perubahan 2026.
Ia berharap masyarakat tidak mudah terpengaruh informasi viral yang tidak utuh dan tetap menilai kebijakan publik secara rasional serta objektif.
“Atas dasar itu, keberanian Gubernur Pramono Anung patut dihormati dan diapresiasi. Saya cukup memahami pembangunan proyek monorel beserta berbagai permasalahannya sejak awal,” pungkas SGY. ***
| Editor | : | Senopati Ukoro |
| Kategori | : | Badminton, DKI Jakarta |
