‎FAKTA: Transjakarta Gratis Bentuk Pemenuhan Hak Dasar Warga

‎

‎Menurut Azas, keputusan Pemprov DKI Jakarta mempertahankan tarif Transjakarta Rp 3.500 dan tidak menaikkannya pada 2026 merupakan langkah tepat. Saat ini, Pemprov telah memberikan layanan gratis kepada 15 kelompok masyarakat serta menyalurkan subsidi Rp 9.700 per penumpang, sehingga biaya riil per orang mencapai Rp 13.200.

‎

‎"Transportasi adalah kebutuhan dasar. Pemerintah pusat dan daerah wajib menyediakan angkutan umum yang aman, nyaman, dan terjangkau sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009," kata Azas dalam keterangan tertulis, Senin (12/1/2026).

‎

‎Ia menjelaskan, untuk memenuhi standar pelayanan minimum (SPM) Transjakarta pada 2026 dibutuhkan anggaran subsidi sekitar Rp 4,8 triliun. Sementara itu, APBD DKI Jakarta 2026 baru mengalokasikan Rp 3,75 triliun dan kekurangannya direncanakan ditutup melalui APBD Perubahan.

‎

‎Azas menilai, pembiayaan Transjakarta gratis sepenuhnya memungkinkan dilakukan jika Pemprov mengoptimalkan pendapatan sektor transportasi, khususnya dari pengelolaan parkir dan bisnis non-tiket. Potensi pendapatan parkir Jakarta disebut mencapai sekitar Rp 6 triliun per tahun dari pajak dan retribusi parkir.

‎

‎"Jika manajemen parkir dikelola dengan baik dan bisnis non-farebox Transjakarta dimaksimalkan, operasional Transjakarta bisa dibiayai penuh tanpa membebani warga," ujarnya.

‎

‎Ia menambahkan, layanan Transjakarta yang gratis dan berkualitas akan mendorong peralihan dari kendaraan pribadi ke transportasi umum, sehingga berdampak langsung pada pengurangan kemacetan dan peningkatan kualitas hidup warga Jakarta.

‎

‎"Ke depan, Transjakarta gratis untuk semua warga bukan hal mustahil dan justru menjadi bentuk keberpihakan nyata pemerintah kepada masyarakat," pungkas Azas. ***