Pemprov DKI Mulai Benahi Rasuna Said dari Tiang Monorel Terbengkalai

‎

‎Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung mengatakan, pembongkaran dilakukan dengan pendampingan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memastikan tidak ada persoalan hukum di kemudian hari. 

‎

‎"Hari ini kami memulai penataan Jalan Rasuna Said dengan memotong tiang monorel yang sudah 21 hampir 22 tahun terbengkalai," kata Pram di lokasi.

‎

‎Pram menegaskan, biaya pembongkaran tiang monorel relatif kecil, yakni sekitar Rp 254 juta, sementara anggaran penataan kawasan secara keseluruhan mencapai Rp 102 miliar. 

‎

‎"Yang sering disalahpahami, Rp100 miliar itu bukan untuk motong tiangnya. Motongnya hanya Rp 254 juta, sisanya untuk penataan jalan, saluran, taman, trotoar, pedestrian, dan estetika," ungkapnya.

‎

‎Menurut Pram, terdapat 109 tiang monorel di sepanjang Rasuna Said hingga kawasan Grand Melia Hotel yang akan ditata. Pekerjaan dilakukan pada malam hari agar tidak menutup jalur lalu lintas. Ia menargetkan penataan rampung pada September 2026 atau sekitar delapan bulan ke depan, dengan harapan kemacetan berkurang dan kualitas ruang publik meningkat.

‎

‎Pram menjelaskan, komunikasi dengan PT Adhi Karya selaku pihak terkait proyek monorel tetap berjalan. Besi hasil pembongkaran akan diserahkan kepada Adhi Karya, sementara aspek hukum proyek dinyatakan telah selesai setelah adanya surat dari Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.

‎

‎Pemprov DKI memastikan penataan Rasuna Said menjadi prioritas awal. Jika proyek ini berjalan sesuai rencana, penataan serupa akan dilakukan di titik lain, termasuk kawasan Senayan, dengan sebagian struktur monorel dimanfaatkan untuk fungsi lain seperti videotron dan reklame.

‎

‎Di lokasi yang sama, mantan Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso menyambut lega dimulainya pembongkaran monorel Rasuna Said. 

‎

‎Ia mengaku, proyek tersebut bermula dari gagasannya pada 2003 sebagai bagian dari jaringan transportasi makro Jakarta yang terintegrasi, bersama MRT, busway, dan moda lainnya.

‎

‎"Monorel ini dulu dirancang untuk menanggulangi kemacetan, tapi kemudian mangkrak dan berubah jadi besi tua yang merusak estetika kota. Dalam kondisi seperti itu hanya ada dua pilihan, lanjutkan atau bongkar. Kalau tidak bisa dilanjutkan, ya harus dibongkar," kata Sutiyoso.

‎

‎Sutiyoso menilai, keputusan Gubernur Pramono sebagai langkah paling tepat meski tidak mudah. Ia menyebut kepastian pembongkaran menjadi penutup dari persoalan lama yang selama bertahun-tahun mengganggu wajah ibu kota. 

‎

‎"Keputusan ini memang tidak enak, tapi harus diambil. Sekarang saya merasa lega," pungkasnya. ***