Ketua BEM UGM Diteror Usai Bela Anak NTT, Istana: Kritik Harus Sopan

JAKARTA – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, merespons kabar teror yang menimpa Ketua BEM Universitas Gadjah Mada (UGM), Tiyo Ardianto, beserta ibunya. Pihak Istana mengaku tidak mengetahui siapa dalang di balik intimidasi tersebut.

Alih-alih membahas pengusutan pelaku teror, Prasetyo justru menekankan pentingnya etika dalam menyampaikan pendapat.

"Kalau teror kita enggak tahu siapa yang meneror ya," katanya saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Rabu (18/2/2026).

Sebagai alumni UGM yang pernah aktif di BEM, Prasetyo memberikan wejangan kepada juniornya itu. Ia menilai kritik dan masukan adalah hal yang sah dalam demokrasi, namun harus disampaikan dengan cara-cara yang santun.

"Kita mengimbau kepada semuanya ya, untuk menyampaikan segala sesuatu itu dengan penuh tanggung jawab juga, kemudian juga mengedepankan etika, adab, adab-adab ketimuran gitu loh," tuturnya.

Menurut Prasetyo, cara penyampaian pendapat perlu menjadi pelajaran bersama. Ia meminta agar penggunaan kata-kata yang kurang pantas dihindari, tidak hanya untuk Tiyo, tetapi bagi siapa saja yang ingin bersuara.

Padahal sebelumnya, Tiyo mengaku mengalami serangkaian teror mengerikan usai menyuarakan kasus bunuh diri seorang siswa SD di Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT), yang diduga akibat himpitan ekonomi. Tiyo bahkan menyurati UNICEF dan menyebut kasus tersebut sebagai kegagalan sistemik negara.

Imbas dari vokalnya suara tersebut, Tiyo menerima ancaman penculikan hingga penguntitan oleh orang tak dikenal (OTK) sejak 9 hingga 11 Februari 2026.

"Saya mendapat pesan dari nomor tidak dikenal yang mengancam mau menculik," ungkap Tiyo, Jumat (13/2/2026).

Puncak teror terjadi saat dua pria bertubuh tegap dan berpostur seperti aparat memotret dan membuntutinya di sebuah kedai, Rabu (11/2/2026). Ketika coba dikejar, kedua orang tersebut langsung menghilang.

Surat Tiyo ke UNICEF sendiri menyoroti tragedi kemanusiaan di mana seorang anak harus kehilangan nyawa hanya karena tidak mampu membeli perlengkapan sekolah seharga kurang dari Rp10.000.***