Minyak Dunia Tembus Ratusan Dolar APBN Jadi Bantalan Cegah Kenaikan BBM

JAKARTA - Ketegangan geopolitik di Timur Tengah sukses memicu lonjakan harga minyak mentah global hingga melampaui angka 100 dolar AS per barel. Menghadapi ancaman rambatan krisis energi ini, pemerintah memastikan belum akan mencabut subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang berpotensi membebani daya beli rakyat.

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menegaskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan difungsikan secara maksimal sebagai tameng fiskal untuk meredam syok harga di pasar internasional.

"Nanti kalau harga minyak dunia naik pun, kita akan coba absorb lewat APBN, dan kita akan mengendalikan semaksimal mungkin," papar Purbaya di kawasan Tanah Abang, Jakarta, Senin (9/3/2026).

Serangan militer yang menyasar sejumlah fasilitas energi di Teheran, Iran, menjadi biang kerok melambungnya harga emas hitam tersebut. Berdasarkan data perdagangan terkini, harga minyak jenis Brent meroket hingga 111,04 dolar AS per barel, sementara West Texas Intermediate (WTI) ikut terkerek ke level 107,40 dolar AS per barel.

Meski angka fluktuasi harian terbilang tajam, Purbaya mengimbau publik untuk tidak menyimpulkan bahwa lonjakan ini akan berlangsung secara permanen. Pemerintah ditegaskannya menggunakan acuan harga rata-rata tahunan, bukan pergerakan sesaat, dalam menakar ketahanan kas negara.

"Jangan terlalu cepat-cepat menyimpulkan harga akan 100 terus. Kita monitor dari waktu ke waktu dan saya tidak akan terlambat mengambil keputusan kalau diperlukan," urainya.

Lebih lanjut, ia memastikan evaluasi menyeluruh terhadap kondisi keuangan negara terus dijalankan dengan ekstra hati-hati. Kestabilan perputaran ekonomi masyarakat lapis bawah tetap menjadi prioritas utama sebelum pemerintah mengetok palu kebijakan energi yang baru.

"Sampai sekarang belum ada kebijakan untuk merubah subsidi BBM dalam pengertian menaikkan harga BBM. Karena kita lihat seperti apa kondisinya. Nanti kalau sebulan semuanya berubah, kita akan evaluasi," tambahnya.

Sebagai langkah mitigasi berkelanjutan, pemerintah kini menaruh perhatian ekstra pada pengamanan jalur-jalur distribusi strategis. Pantauan ketat difokuskan pada pergerakan kapal pengangkut di Selat Hormuz guna memastikan kelancaran rantai pasok energi nasional di tengah memanasnya situasi Timur Tengah.***