Catut Nama Menteri, Pemilik Dapur Gizi Ponorogo Intimidasi Pegawai Hingga Disanksi

BLITAR – Badan Gizi Nasional (BGN) menghentikan paksa operasional dua Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG) di Ponorogo. Penangguhan ini dipicu oleh aksi arogansi pemilik yayasan pengelola yang mengintimidasi sejumlah pegawai dengan berlindung di balik klaim palsu sebagai cucu seorang menteri.

Wakil Kepala BGN, Rizal Zulfikar Fikri, menyebut intimidasi tersebut terjadi selama proses pengelolaan unit gizi di bawah naungan Yayasan Bhakti Bhojana Nusantara. Pihak yayasan disinyalir merekayasa pembelian bahan pangan secara sepihak yang sangat merugikan kualitas gizi siswa.

Dari alokasi anggaran resmi sebesar Rp 10.000 per porsi, pengelola hanya membelanjakan Rp 6.500. Pemotongan dana hak anak sekolah ini memaksa para pelaksana di lapangan merogoh kocek pribadi demi menyajikan menu yang pantas dan bergizi.

"Mau tidak mau saya kasihan sama adik-adik siswa penerima manfaat," ungkap Kepala SPPG Ponorogo Jambon Krebet, Moch Syafi'i Misbachul Mufid.

Insiden ini mencuat ke publik kala Mufid bersama Kepala SPPG Ponorogo Kauman Somorto menemui pimpinan lembaga tersebut di Blitar, Jawa Timur, akhir pekan lalu. Keduanya datang dengan kondisi tertekan untuk meminta perlindungan di sela agenda sosialisasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Wakil Kepala BGN Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik Sudaryati Deyang, mengecam keras tindakan yayasan yang terus menekan bawahannya menggunakan ancaman aparat hukum maupun pengacara. Bahkan, seluruh relawan dan sekolah penerima manfaat dipaksa menandatangani petisi untuk mengusir kedua kepala unit tersebut.

"Dua Kepala SPPG dari Ponorogo ini jauh-jauh datang ke Blitar untuk menemui saya karena minta perlindungan," urainya.

Merespons aduan darurat itu, Nanik langsung menerjunkan tim inspeksi yang dipimpin Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah II, Brigjen TNI Albertus Dony Dewantoro, bersama Tenaga Ahli Utama Waka BGN bidang Media, Hanibal Wijayanta. Instruksi penutupan dapur gizi diterbitkan segera guna memutus mata rantai kesewenang-wenangan yayasan.

"Hentikan! Kalau perlu selamanya, kalau mereka tidak menunjukkan perbaikan sikap mereka kepada Kepala SPPG, Pengawas Gizi, dan Pengawas Keuangan," tegas Nanik.

Klaim identitas palsu yang diumbarkan pemilik yayasan juga terbongkar usai Ketua Harian Tim Koordinasi 17 Kementerian dan Lembaga mengonfirmasi langsung kepada menteri terkait. Pejabat tinggi negara tersebut membantah keras memiliki cucu yang mengelola fasilitas gizi di kawasan tersebut.

Hasil inspeksi mendadak ke lokasi semakin memperkuat temuan pelanggaran standard operational procedure (SOP) secara fatal. Tim mendapati area pengolahan makanan dalam kondisi kotor, berbau, dinding keropos berjamur, hingga ruang penyajian tanpa pendingin udara dan fasilitas istirahat yang sangat tidak memadai.

"Dapur-dapur ini sangat tidak layak untuk dilanjutkan," jelas Brigjen Dony.***