Menkeu Purbaya Sebut Gaji Menteri Sudah Kegedean dan Dukung Penuh Wacana Pemotongan

JAKARTA – Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, memberikan pernyataan menohok terkait rencana efisiensi besar-besaran anggaran negara. Tidak hanya menyasar operasional instansi, ia secara terbuka mendukung pemotongan gaji pejabat negara, termasuk menteri dan wakil menteri, karena menganggap pendapatan mereka saat ini sudah terlalu tinggi.

Dukungan terhadap wacana pemangkasan penghasilan elit pemerintahan ini muncul di tengah upaya keras menekan pengeluaran kementerian dan lembaga yang dinilai tidak mendesak.

“Setuju, itu kan bagus. Gajinya sudah kegedean. Kalau itu bagus,” tegasnya, Jumat (20/3/2026).

Purbaya mengungkapkan kekesalannya terhadap perilaku sejumlah kementerian yang justru "aji mumpung" saat diminta melakukan penghematan. Alih-alih memotong biaya sendiri, banyak instansi yang malah mengajukan tambahan dana baru yang fantastis.

“Mungkin, karena ada putusan efisiensi yang sudah kami rapatkan sebelumnya dengan Menko Perekonomian tentang efisiensi,” katanya.

Melihat keengganan instansi untuk berhemat secara mandiri, Kementerian Keuangan berencana mengambil langkah intervensi langsung. Purbaya menegaskan pihaknya akan menetapkan besaran potongan secara sepihak untuk kemudian dipatuhi oleh masing-masing kementerian.

“Saya minta tadinya kementerian untuk memotong sendiri, tapi mereka kalau disuruh tidak mau memotong, mereka menaikkan semua malah. Kalau bisa saya putuskan saya potong berapa, mereka yang sesuaikan. Nanti kami akan kasih tahu ke mereka,” ujarnya.

Fokus pemangkasan akan menyasar kegiatan yang dianggap hanya menghabiskan anggaran tanpa memberikan dampak nyata bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Salah satu yang menjadi sorotan tajam adalah kebiasaan rapat-rapat yang tidak memiliki urgensi jelas.

“Nanti kan tadinya kami minta mereka memotong anggaran-anggaran yang dianggap bisa ditunda untuk sementara. Macam-macam. Rapat tidak jelas, atau kebijakan yang dampaknya lambat atau tidak banyak ke pertumbuhan ekonomi, itu kan bisa dipilih,” tambahnya.

Langkah ini diharapkan mampu menutup celah pemborosan kas negara yang selama ini terkesan dibiarkan demi fasilitas pejabat.***