Inflasi Terkendali dan Kemiskinan Turun, Ekonomi Jakarta Tunjukkan Tren Positif
 |
| Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung. |
Jum'at, 17 April 2026 14:34 WIB
Penulis: Muhammad Rifandi Fahrezi
Penulis: Muhammad Rifandi Fahrezi
JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memastikan arah pembangunan ekonomi daerah tetap terjaga di tengah tantangan global yang dinamis. Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Triwulan I 2026 dinilai menjadi indikator kuat ketahanan ekonomi Jakarta sekaligus fondasi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, dalam konferensi pers di Balairung, Balai Kota Jakarta, Jumat (17/4/2026). Ia menegaskan, realisasi APBD pada awal tahun menunjukkan tren positif yang mendukung stabilitas ekonomi ibu kota.
"APBD DKI Jakarta ditetapkan sebesar Rp81,32 triliun. Hingga 31 Maret 2026, realisasinya meliputi pendapatan daerah Rp9,57 triliun atau 13,39 persen, belanja daerah Rp10,38 triliun atau 13,97 persen, penerimaan pembiayaan Rp5,82 triliun atau 58,92 persen, serta pengeluaran pembiayaan Rp243,2 miliar atau 3,45 persen, dengan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Rp4,77 triliun," ujar Pram.
Ia mengungkapkan, hingga akhir Maret 2026, sebanyak 94.798 paket pengadaan barang dan jasa telah berhasil diselesaikan. Pemerintah daerah pun terus mendorong percepatan penyelesaian paket pengadaan yang tersisa agar dampak belanja pemerintah dapat segera dirasakan oleh masyarakat dan pelaku usaha.
Kinerja ekonomi Jakarta juga tercermin dari pertumbuhan ekonomi yang tetap solid. Sepanjang 2025, pertumbuhan ekonomi Jakarta tercatat sebesar 5,21 persen, melampaui pertumbuhan ekonomi nasional yang berada di angka 5,11 persen.
Selain itu, indikator kepercayaan dan konsumsi masyarakat menunjukkan tren positif. Indeks keyakinan konsumen pada Maret 2026 mencapai 145,5, yang menandakan optimisme masyarakat terhadap kondisi ekonomi Jakarta.
"Yang menggembirakan, pada Maret 2026 indeks keyakinan konsumen mencapai 145,5. Ini menunjukkan optimisme masyarakat terhadap kondisi ekonomi Jakarta," kata Pram.
Daya beli masyarakat juga tercermin dari peningkatan penjualan riil sebesar 4,92 persen secara tahunan (year on year) pada Februari 2026. Di sisi lain, penggunaan transportasi publik terus meningkat, dengan total pengguna layanan Transjakarta, MRT, dan LRT mencapai 112 juta penumpang selama triwulan pertama 2026.
Menurut Pram, momentum pertumbuhan ekonomi tersebut perlu diperkuat melalui kebijakan fiskal yang adaptif dan responsif terhadap dinamika global, termasuk tekanan geopolitik.
"Momentum ini harus diperkuat melalui kebijakan insentif fiskal yang tepat. Kami tengah mengkaji instrumen perpajakan yang lebih kompetitif, termasuk relaksasi untuk merespons tekanan geopolitik," tegasnya.
Dari sisi stabilitas ekonomi, inflasi Jakarta tercatat sebesar 3,37 persen secara tahunan, lebih rendah dibandingkan inflasi nasional yang mencapai 3,48 persen. Kondisi ini menunjukkan pengendalian harga kebutuhan pokok yang relatif stabil.
Selain itu, indikator kesejahteraan masyarakat juga menunjukkan perbaikan. Jumlah penduduk miskin di Jakarta menurun menjadi 439,12 ribu orang atau 4,03 persen dari total populasi. Rasio ketimpangan pendapatan (gini ratio) juga mengalami penurunan dari 0,441 menjadi 0,423.
Partisipasi angkatan kerja meningkat menjadi 65,47 persen, sementara jumlah penduduk bekerja bertambah menjadi 5,18 juta orang atau naik 46,8 ribu orang pada awal 2026.
"Partisipasi angkatan kerja meningkat menjadi 65,47 persen. Jumlah penduduk bekerja juga bertambah menjadi 5,18 juta orang atau naik 46,8 ribu. Ini perkembangan yang menggembirakan di awal tahun," jelas Pram.
Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta, Lusiana Herawati mengungkapkan, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Triwulan I 2026 mencapai Rp8,74 triliun atau 15,16 persen dari target tahunan sebesar Rp57,67 triliun.
"Pajak daerah dan retribusi daerah berkontribusi Rp7,64 triliun atau 87,45 persen dari total PAD triwulan I," ujarnya.
Ia menambahkan, kinerja penerimaan pajak daerah pada triwulan pertama 2026 mencapai 101,09 persen atau sebesar Rp7,41 triliun, melampaui target yang ditetapkan sebesar Rp7,33 triliun. Pemprov DKI Jakarta juga memberikan kebijakan tax expenditure kepada wajib pajak sebesar Rp864 miliar sebagai bentuk stimulus fiskal untuk menjaga daya beli dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
Di sisi pengelolaan keuangan daerah, Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta, Michael Rolandi, menyatakan realisasi belanja daerah pada triwulan pertama 2026 mencapai 13,97 persen, menjadi yang tertinggi dalam lima tahun terakhir.
Menurutnya, percepatan pengadaan barang dan jasa sejak awal tahun menjadi faktor utama yang menjaga kesehatan arus kas pemerintah daerah sekaligus mendorong aktivitas ekonomi.
"Kami harus menjaga arus kas tetap sehat. Percepatan pengadaan barang dan jasa sejak awal tahun sangat membantu. Jika tren ini terjaga, akan terbentuk kurva S: lambat di awal, akselerasi di tengah, dan stabil di akhir," pungkas Michael. ***
| Editor | : | Senopati Ukoro |
| Kategori | : | Badminton, Ekonomi, DKI Jakarta |
