‎DPRD DKI Dorong Sinergi Lintas SKPD untuk Pengelolaan Lingkungan Hidup

‎

‎Perwakilan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Subki menilai, penanganan persoalan lingkungan hidup tidak dapat dilakukan oleh satu perangkat daerah saja. Menurutnya, Ranperda RPPLH harus mengatur pola kerja yang terintegrasi lintas sektor dan lembaga agar kebijakan berjalan efektif.

‎

‎"Dari kami, yang penting adalah integrasi semua SKPD," kata Subki usai mengikuti FGD tersebut.

‎

‎Ia menjelaskan, isu lingkungan hidup memiliki keterkaitan erat dengan berbagai sektor, mulai dari kebersihan, kehutanan, sumber daya air, layanan air minum, hingga kesehatan masyarakat. Karena itu, regulasi yang disusun harus menjadi pedoman yang jelas bagi seluruh pemangku kepentingan dalam menjalankan kebijakan lingkungan hidup secara terpadu.

‎

‎"Urusan lingkungan hidup bukan urusan satu SKPD, tetapi saling terkait. Pembangunan Jakarta sebagai kota global harus memprioritaskan kesehatan warga, tidak hanya mengejar kota global yang indah," tegasnya.

‎

‎Pandangan serupa disampaikan perwakilan Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Husen menekankan, penerapan Ranperda RPPLH harus mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Menurut dia, isu lingkungan mencakup berbagai persoalan strategis, seperti mitigasi bencana, pengelolaan sampah, kualitas air, hingga pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3).

‎

‎"Semua pandangan fraksi sudah masuk. Kami memastikan substansi itu sudah banyak diakomodasi," ucap Husen.

‎

‎Ia menambahkan, regulasi lingkungan hidup tidak boleh berhenti sebagai dokumen hukum semata. Keberhasilan Ranperda sangat ditentukan oleh implementasi kebijakan di lapangan yang didukung pengawasan dan penegakan hukum yang konsisten.

‎

‎“Yang paling penting adalah implementasi, pengawasan, dan penegakan,” imbuhnya.

‎

‎Sementara itu, Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Yusiono Anwar Supalal menyampaikan, berbagai masukan dari fraksi-fraksi DPRD telah memperkuat substansi Ranperda RPPLH. 

‎

Ia menilai, proses pembahasan yang berjalan telah sesuai tahapan dan semakin memperjelas arah kebijakan perlindungan serta pengelolaan lingkungan hidup jangka panjang di Jakarta.

‎

‎"Secara substansi, kami mendapatkan masukan penting untuk penyempurnaan Ranperda. Pembahasan ini juga memperkuat arah kebijakan lingkungan hidup jangka panjang di Jakarta," pungkas Yusiono. ***