Transaksi Manual Rawan Penyelewengan Alat Rekam Elektronik Non Tunai Jadi Kebutuhan Mendesak

JAKARTA - Sektor perparkiran di ibukota kembali memicu sorotan tajam menyusul tingginya celah kebocoran Pendapatan Asli Daerah. Panitia Khusus Tata Kelola Perparkiran DPRD DKI Jakarta mendesak perombakan sistem pencatatan transaksi secara menyeluruh melalui skema digitalisasi di setiap area parkir off street.

Ketua Pansus Tata Kelola Perparkiran, Jupiter menilai pembenahan tersebut merupakan sebuah kebutuhan yang mendesak untuk segera direalisasikan. Seluruh pengelola tempat penitipan kendaraan dituntut beralih menggunakan metode pembayaran nontunai atau cashless demi memutus mata rantai penyelewengan setoran.

"Digitalisasi wajib dilakukan. Semua operator wajib menggunakan sistem pembayaran cashless," tegasnya usai memimpin rapat kerja bersama Badan Usaha Milik Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah di Ruang Rapat Komisi B, Rabu (6/5/2026).

Keberadaan fasilitas penitipan kendaraan di berbagai gedung Jakarta dipandang memiliki potensi pemasukan yang sangat masif bagi kas daerah. Mempertahankan skema manual dalam mengawasi perputaran uang di sektor ini dianggap sama halnya dengan membiarkan kerugian finansial terjadi di depan mata.

"Kami ingin PAD dari parkir off street tidak lagi bocor," urainya.

Selain menuntut integrasi transaksi nontunai, dewan juga menagih eksekusi pemasangan sistem Electronic Transaction Parking Tax (E-TRAPT) secara real time oleh Badan Pendapatan Daerah. Penerapan alat rekam pemantau mobilitas kendaraan masuk dan keluar yang lebih akurat ini sejatinya telah direkomendasikan sejak Rabu (12/11/2025) silam, namun pelaksanaannya masih harus terus didorong.

"Kami sudah merekomendasikan agar E-TRAPT segera dipasang sehingga seluruh kendaraan masuk dan keluar dapat terdata secara real time," paparnya.***