Galian Pipa PAM JAYA demi Air Bersih Jakarta, Kontraktor Wajib Patuh SOP

 

Menurut SGY, target pelayanan 100 persen air perpipaan oleh PAM JAYA pada 2029 sejalan dengan komitmen global Sustainable Development Goals (SDGs) yang mewajibkan negara menjamin akses air bersih dan sanitasi layak bagi seluruh masyarakat pada 2030. 

 

"Pembangunan jaringan perpipaan PAM JAYA bukan sekadar proyek biasa. Ini bagian dari agenda besar Jakarta menuju kota modern yang sehat, berkelanjutan, dan mampu memenuhi hak dasar seluruh warganya atas air minum dan air bersih," kata SGY dalam keterangannya, Jumat (8/5/2026).

 

SGY menjelaskan, perluasan jaringan perpipaan sangat penting untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap penggunaan air tanah yang selama ini menjadi salah satu penyebab utama penurunan muka tanah di Jakarta.

 

Apabila eksploitasi air tanah terus berlangsung tanpa pengendalian, Jakarta menghadapi ancaman serius berupa penurunan tanah, banjir rob, kerusakan lingkungan, hingga krisis ekologis jangka panjang.

 

"Proyek pipanisasi PAM JAYA harus dipandang sebagai investasi masa depan. Galian hari ini memang menimbulkan ketidaknyamanan, tetapi tujuannya untuk menyelamatkan Jakarta esok hari," tegasnya.

 

SGY juga menyinggung rapat koordinasi perlindungan Pantai Utara Jawa yang dipimpin Agus Harimurti Yudhoyono beberapa waktu lalu. 

 

Dalam rapat tersebut disebutkan bahwa penurunan muka tanah di kawasan Pantura, termasuk Jakarta, mencapai 15 hingga 20 sentimeter per tahun dan berpotensi semakin parah pada 2050 apabila tidak ditangani secara serius.

 

SGY menjelaskan, kondisi tersebut menjadi alarm penting bahwa penyediaan layanan air bersih perpipaan harus dipercepat untuk mengurangi penggunaan air tanah secara masif.

 

Meski mendukung penuh proyek perpipaan PAM JAYA, SGY menegaskan pelaksanaannya di lapangan tidak boleh semrawut. Ia menyoroti banyaknya keluhan masyarakat terkait bekas galian, lumpur di jalan, kemacetan, hingga pengamanan proyek yang dinilai minim.

 

"Tujuannya benar dan manfaatnya besar, tetapi pelaksanaannya juga harus benar. Kontraktor tidak boleh bekerja asal gali lalu meninggalkan persoalan di lapangan," jelasnya.

 

SGY menuturkan, masyarakat umumnya tidak mengetahui siapa kontraktor pelaksana proyek. Sebab, yang diketahui publik hanyalah PAM JAYA dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sehingga, ketika muncul gangguan di lapangan, yang disalahkan masyarakat adalah pemerintah dan PAM JAYA.

 

Ia meminta seluruh kontraktor maupun subkontraktor proyek perpipaan mematuhi aturan teknis dan keselamatan kerja, termasuk pemasangan rambu lalu lintas, penerangan malam hari, penutup galian sementara, pengelolaan lumpur, hingga percepatan pemulihan kondisi jalan.

 

"Tidak boleh ada lubang terbuka tanpa pengaman. Tidak boleh ada badan jalan menyempit tanpa pengaturan lalu lintas yang jelas. Kalau sampai terjadi kecelakaan akibat kelalaian pengamanan proyek, itu sudah masuk persoalan tanggung jawab hukum," bebernya.

 

SGY menilai, PAM JAYA dan Pemprov DKI Jakarta harus memperketat pengawasan terhadap kontraktor pelaksana. Pengawasan lapangan, audit pekerjaan, hingga evaluasi kinerja kontraktor dinilai harus dilakukan secara rutin dan tegas.

 

Ia juga mendorong adanya sanksi berat bagi kontraktor yang melanggar SOP atau mengabaikan keselamatan masyarakat.

 

"Kalau kontraktor lalai memasang pengaman, harus didenda. Kalau pekerjaan menyebabkan kecelakaan karena tidak sesuai SOP, harus diberi sanksi tegas. Bahkan kalau berulang kali melanggar, kontraknya perlu diputus," imbuhnya.

 

Selain itu, SGY menyebut, pelibatan masyarakat setempat seperti RT dan RW penting dilakukan untuk membantu pengawasan proyek agar lebih tertib dan sesuai kebutuhan lingkungan warga.

 

Masyarakat Jakarta pada dasarnya bisa memahami bahwa proyek besar pasti menimbulkan dampak sementara. Namun publik ingin pengerjaan dilakukan cepat, aman, tertib, dan bertanggung jawab.

 

"Warga bisa menerima jalan digali demi air bersih. Yang sulit diterima itu kalau proyeknya berantakan, lambat, dan mengabaikan keselamatan masyarakat," pungkasnya. ***