KPBI Dorong Hilirisasi dan Penguatan Selat Malaka untuk Kedaulatan Ekonomi

 

Ketua Umum KPBI, Ilhamsyah mengatakan, arah industrialisasi Indonesia selama ini masih terlalu dipengaruhi investasi asing, penguasaan teknologi luar negeri, serta orientasi pasar global. Akibatnya, Indonesia disebut hanya menjadi bagian dari rantai produksi dunia tanpa memiliki kendali penuh terhadap sektor-sektor strategis.

 

"Indonesia memiliki sumber daya alam melimpah, posisi geografis strategis, dan tenaga kerja besar. Namun ketika potensi itu tidak dijadikan basis utama pembangunan, Indonesia hanya menjadi bagian dari rantai produksi global, bukan pengendali di dalamnya," kata Ilhamsyah, Jumat (8/5/2026).

 

Menurut Ilhamsyah, kebijakan hilirisasi yang mulai dijalankan pemerintah merupakan langkah penting untuk memperkuat industri nasional. Namun, ia menilai kebijakan tersebut tidak boleh berhenti pada sektor pertambangan saja.

 

KPBI mendorong hilirisasi diperluas ke berbagai sektor industri strategis dengan menempatkan badan usaha milik negara (BUMN) sebagai motor utama pembangunan. Kerja sama dengan investor asing dinilai tetap memungkinkan, tetapi kendali mayoritas dan operasional harus tetap berada di tangan Indonesia.

 

"Hilirisasi penting untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam dan mengurangi ketergantungan ekspor bahan mentah. Tetapi jika tetap didominasi modal asing, maka kendali ekonominya tidak benar-benar berpindah ke tangan bangsa sendiri," tegasnya.

 

Selain hilirisasi, ia juga menyoroti potensi besar kawasan Selat Malaka sebagai jalur perdagangan strategis dunia. Ilhamsyah menyebut kawasan tersebut dapat menjadi pusat layanan maritim internasional karena setiap tahun dilintasi puluhan hingga ratusan ribu kapal.

 

Ilhamsyah menyebut, wilayah pesisir mulai dari Aceh hingga Riau memiliki peluang besar dikembangkan menjadi pusat bunkering, hub logistik internasional, hingga perdagangan energi global.

 

"Selat Malaka ibarat jalan tol global. Aktivitas bernilai tinggi seperti bunkering, logistik, hingga transshipment selama ini justru lebih banyak dinikmati negara lain," ujarnya.

 

Ia meminta pemerintah dapat menyusun strategi nasional terintegrasi untuk memperkuat posisi Indonesia di kawasan tersebut. Strategi itu mencakup pembangunan pelabuhan laut dalam atau deep sea port, fasilitas bunkering BBM dan LNG, kawasan industri maritim terpadu, hingga penguatan fungsi transshipment di wilayah Indonesia.

 

"Kami menilai pengembangan sektor maritim dan industri strategis berpotensi membuka lapangan kerja baru sekaligus meningkatkan daya saing nasional. Namun, Ilhamsyah mengingatkan agar pembangunan tetap memperhatikan hak-hak pekerja," ungkapnya.

 

Menurutnya, organisasi buruh harus dilibatkan dalam proses pembangunan agar proyek strategis nasional berjalan adil dan berkelanjutan.

 

"Regulasi yang berpihak pada kepentingan nasional menjadi kunci. Tanpa itu, pembangunan hanya akan menguntungkan pemilik modal tanpa memberikan manfaat yang seimbang bagi negara, buruh, dan masyarakat," jelasnya.

 

Ilhamsyah menambahkan, Indonesia sejatinya memiliki seluruh modal untuk menjadi kekuatan ekonomi maritim dunia. Tantangan utamanya, terletak pada arah kebijakan dan keberpihakan pembangunan nasional.

 

"Jika negara mampu mengambil peran secara tegas dan masyarakat, termasuk buruh, terorganisir dengan kuat, maka Indonesia tidak hanya menjadi jalur perdagangan dunia, tetapi juga pemain utama di dalamnya," pungkasnya. ***