Kontrol Ekspor Terpusat Dinilai Berisiko Rusak Iklim Investasi Nasional

JAKARTA - Rencana pemerintah untuk memperkuat kontrol ekspor melalui sentralisasi kebijakan mendapat peringatan keras dari kalangan parlemen. Langkah strategis ini dianggap berpeluang mengguncang stabilitas ekonomi dan mengusir masuknya investasi apabila tidak dibarengi instrumen regulasi yang komprehensif.

Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi Golkar, Firman Soebagyo menyoroti potensi bahaya jika negara memegang kendali ekspor terlalu dominan. Kegagalan sistem serupa telah terbukti menghancurkan perekonomian di negara lain secara masif.

"Ada juga yang gagal, yang gagal Venezuela. Itu gagal total, ekonominya berantakan," urai Firman melansir RMOL, Jumat (22/5/2026).

Niat baik pemerintah memberantas praktik penyimpangan seperti under invoicing seharusnya diwujudkan melalui pengetatan sistem pengawasan institusi. Mengambil alih tata niaga ekspor secara sepihak justru bukan jalan keluar yang tepat bagi iklim usaha.

"Harusnya fungsi pengawasannya yang ditingkatkan, bukan kemudian diambil alih seperti itu," paparnya.

Keberlangsungan ekonomi nasional tidak bisa semata-mata menyandarkan diri pada kekuatan APBN, melainkan membutuhkan partisipasi aktif pihak swasta. Regulasi yang memberatkan investor dikhawatirkan memicu fenomena capital flight keluar dari dalam negeri.

"Kalau sampai terjadi capital flight, sektor-sektor besar seperti sawit, pertambangan, minyak dan gas bisa terdampak," jelasnya.

Pengalaman negara Chile yang sukses menerapkan kebijakan ekspor lewat perusahaan negara bisa menjadi bahan evaluasi, namun tetap harus disesuaikan dengan struktur ekonomi Indonesia yang jauh lebih kompleks. Pemerintah dituntut cerdik dalam menjaga keseimbangan iklim usaha, perlindungan petani, hingga terjaganya ketahanan harga pangan.***