Dinilai Tabrak Aturan, PT PMM Gugat Pembongkaran Kontainer Ekspor oleh Aparat

JAKARTA - Tindakan aparat Komando Daerah Angkatan Laut (Kodaeral) IV Batam membongkar 15 kontainer mineral milik PT Putra Mineral Mandiri (PMM) memicu perlawanan hukum. Proses pembongkaran paksa di Mako Kodaeral IV Batam, Minggu (24/5/2026) tersebut dinilai menabrak prosedur karena barang telah mendapat izin resmi dari lembaga berwenang.

Kuasa Hukum PT PMM, Poltak Silitonga menyatakan barang yang lolos uji instansi negara memiliki kekuatan hukum tetap dan semestinya hanya bisa dibongkar atas perintah pengadilan. Pihaknya berencana menggugat tindakan sepihak aparat tersebut.

"Negara ini kan negara hukum, lain hal jika sudah berubah jadi negara kekuasaan," urai Poltak Silitonga.

Pembongkaran muatan ini dilakukan aparat diduga tanpa disertai surat perintah resmi dan pemberitahuan kepada pihak kuasa hukum pemilik barang.

"Itu tindakan yang tidak patut. Pembongkaran paksa kontainer itu tidak sah," tambahnya.

Penindakan bermula dari pencegatan Kapal Capricorn oleh armada KRI Kujang 642 di perairan Nongsa, Batam. Kapal bermuatan 25 kontainer dari Bangka Belitung tujuan Singapura itu ditarik ke pangkalan militer. Dankodaeral IV Batam, Laksda TNI Berkat Widjanarko beralasan bahwa pembongkaran bertujuan menyelidiki indikasi under invoice dan pemalsuan dokumen pajak negara.

"Hal tersebut menjadi penekanan Presiden bahwa invoice harus dibuktikan, sehingga dilakukannya pembongkaran ini," terang Laksda Berkat.

Kecurigaan ini turut didasari oleh klaim Satgas Penyelundupan TNI terkait adanya ketidaksesuaian material berdasar tes laboratorium. Merespons penangkapan itu, pihak perusahaan melayangkan surat protes yang berujung pada proses mediasi bersama Wadan Kodaeral IV Batam, Laksma TNI K Budyarto, Jumat (22/5/2026).

Di hadapan aparat, perwakilan PT PMM, Regi bersama pihak ekspedisi, Sinta membantah keras seluruh tuduhan manipulasi tersebut.

"Kontainer barang PT PMM sudah sesuai dengan yang tertera pada dokumen, tidak ada yang melanggar," ungkap Regi.***