KPK Ingatkan Pola Lama, Setoran Proyek Masih Jadi Sumber Utama Korupsi di Daerah

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memberikan peringatan keras kepada seluruh pejabat daerah mengenai bahaya laten praktik suap pengadaan barang. Sistem kickback atau setoran wajib dari pihak swasta ke lingkaran penguasa dinilai masih menjadi mesin utama pemicu maraknya kasus korupsi di lingkungan pemerintah kabupaten maupun kota.

Kasus mantan Bupati Banjarnegara, Budhi Sarwono menjadi salah satu contoh nyata bagaimana kekuasaan disalahgunakan untuk mengintervensi tender demi keuntungan kelompok.

"Pidana masing-masing 8 tahun dan denda Rp 700 juta subsider 6 bulan," jelas Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri terkait sanksi hukum yang diterima mantan orang nomor satu di Banjarnegara tersebut, Kamis (9/6/2022).

Siasat Rahasia dan Penggunaan Nama Samaran

Berdasarkan data penyidikan, Budhi Sarwono terbukti bersalah dalam kasus suap dan gratifikasi pada berbagai proyek infrastruktur. Kejahatan ini melibatkan tiga perusahaan miliknya sendiri yang dikelola secara sembunyi-sembunyi selama periode 2017 hingga 2018.

Pola manipulasi ini tidak hanya terjadi di satu tempat. KPK mengendus taktik serupa yang mengarah pada penyamaran identitas demi mengamankan aliran dana ilegal agar tidak terdeteksi radar penegak hukum.

Dari pemetaan perkara, terdapat taktik sistematis yang kerap dipakai untuk menguras anggaran daerah, yaitu:

• * Kongkalikong Tender: Menunjuk secara sepihak atau mengatur dokumen lelang agar dimenangkan oleh kontraktor yang kooperatif.
• * Pinjam Nama (Nominee): Menyamarkan profil pemilik asli perusahaan dengan memakai nama anak buah atau pihak eksternal, mirip dengan perkara Muara Enim yang sedang diusut KPK.
• * Jalur Pihak Ketiga: Memanfaatkan pihak perantara saat menerima uang suap guna memutus mata rantai pembuktian hukum.

Peringatan dari Forum Pencegahan Korupsi

Mantan Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata dalam berbagai kesempatan menyatakan bahwa permainan anggaran dalam proyek publik bukanlah barang baru. Fenomena ini mencerminkan rendahnya integritas tata kelola pengadaan barang di daerah.

Penyidik KPK terus menemukan adanya dugaan pengaturan proyek dan keuntungan melimpah yang diperoleh secara tidak sah dari paket-paket pekerjaan jalan di Banjarnegara.

KPK mendesak adanya reformasi total dalam sistem pengadaan barang dan jasa di seluruh Indonesia agar celah meminta komitmen fee sebelum proyek berjalan bisa ditutup rapat. ***