Legislator Nabilah Minta Pemprov DKI Perkuat Sistem Pemilahan Sampah untuk RDF
![]() |
| Legislator Komisi D DPRD DKI Jakarta, Nabilah Aboebakar Alhabsy saat meninjau fasilitas RDF Plant Rorotan. (Ist). |
Jum'at, 12 Juni 2026 18:54 WIB
Penulis: Muhammad Rifandi Fahrezi
Penulis: Muhammad Rifandi Fahrezi
JAKARTA- Legislator Komisi D DPRD DKI Jakarta, Nabilah Aboebakar Alhabsy menegaskan, keberhasilan pengelolaan sampah melalui teknologi Refuse Derived Fuel (RDF) tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan mesin pengolah, tetapi juga kesiapan sistem pengelolaan sampah secara menyeluruh dari hulu hingga hilir.
Pernyataan itu disampaikan Nabilah saat mengikuti tinjauan Panitia Khusus (Pansus) Pengelolaan Sampah DPRD DKI Jakarta ke fasilitas RDF Plant Rorotan, Jakarta Utara.
Menurut Nabilah, RDF masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama terkait kualitas sampah yang masuk ke fasilitas pengolahan. Ia menilai minimnya pemilahan sampah dari sumber menjadi salah satu faktor yang menyebabkan hasil pengolahan belum optimal.
"Jangan sampai kita terlalu fokus pada teknologinya, tetapi melupakan fondasi utamanya. RDF hanya akan efektif jika masyarakat melakukan pemilahan sampah sejak dari rumah. Kalau sampah masih tercampur, hasil pengolahan juga tidak akan optimal," kata Nabilah Dikutip dari keterangan tertulis, Jumat (12/6/2026).
Ia menekankan, pentingnya peran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Lingkungan Hidup untuk memperkuat edukasi dan kampanye pemilahan sampah secara masif di tengah masyarakat. Selain itu, pemerintah juga diminta menyiapkan sarana pendukung yang memadai, termasuk armada pengangkut sampah yang mampu menjaga kualitas sampah selama proses distribusi.
Menurut Nabilah, salah satu persoalan yang kerap terjadi adalah sampah yang telah dipilah oleh warga kembali tercampur saat proses pengangkutan akibat keterbatasan sistem dan fasilitas pendukung.
"Kalau pemerintah meminta masyarakat memilah sampah, maka pemerintah juga harus memastikan sistem pengangkutannya mendukung. Jangan sampai masyarakat sudah disiplin memilah, tetapi akhirnya tercampur kembali di lapangan," ujarnya.
Selain menyoroti aspek teknis, Nabilah juga mengingatkan pentingnya kepastian pasar bagi produk RDF yang dihasilkan. Ia meminta Pemprov DKI Jakarta tidak hanya bergantung pada satu perusahaan sebagai pengguna RDF, melainkan mulai menyiapkan beberapa alternatif offtaker agar hasil pengolahan memiliki nilai ekonomi dan dapat terserap secara berkelanjutan.
"Jangan sampai RDF berhasil diproduksi tetapi tidak memiliki pasar yang cukup. Pemerintah harus menyiapkan beberapa alternatif offtaker dan kemitraan industri agar hasil RDF bisa dimanfaatkan secara berkelanjutan, tidak hanya bergantung pada satu pihak," ucapnya.
Legislator muda PKS tersebut menilai, persoalan sampah Jakarta tidak dapat diselesaikan dengan satu pendekatan saja. Menurutnya, diperlukan integrasi antara perubahan perilaku masyarakat, kesiapan sarana dan prasarana, teknologi pengolahan, serta kepastian pasar bagi hasil pengolahan sampah.
"Solusinya adalah membangun sistem yang utuh. Pilah sampah dari rumah, perkuat armada dan fasilitas pendukung, optimalkan RDF, serta pastikan hasilnya memiliki pasar yang jelas. Kalau salah satu mata rantai ini tidak berjalan, maka target pengurangan sampah Jakarta akan sulit tercapai," ungkap Nabilah.
Ia berharap, RDF dapat menjadi salah satu solusi dalam pengelolaan sampah Jakarta. Namun, menurutnya, keberhasilan penanganan sampah tetap harus dimulai dari perubahan perilaku masyarakat serta penguatan sistem pengelolaan sampah di tingkat wilayah.
"Keberhasilan pengelolaan sampah tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada kesadaran masyarakat dan kesiapan sistem yang mendukungnya," pungkasnya. ***
| Editor | : | Senopati Ukoro |
| Kategori | : | Badminton, SEA Games, DKI Jakarta |












