Listrik Padam Berjam-jam, Wakil Rakyat Minta PLN Perbaiki Komunikasi Publik

JAKARTA - Kebijakan PLN melakukan pemadaman bergilir di sejumlah daerah menuai protes keras. Anggota Komisi VI DPR RI, Rivqy Abdul Halim menyoroti ketiadaan transparansi dari pihak perusahaan dalam menjelaskan alasan di balik gangguan tersebut.

"PLN yang paling bertanggung jawab dalam hal ini justru memberikan penjelasan yang terkadang membingungkan publik. Katanya bukan karena masalah pasokan batu bara, tapi nyatanya pemadaman terjadi hampir di banyak daerah," ujar Rivqy di Jakarta, Sabtu (20/6/2026).

Banjir Laporan Tanpa Ada Peringatan

Ketidakjelasan mengenai apakah persoalan murni karena kendala teknis atau masalah pasokan batu bara membuat masyarakat kebingungan. Hal ini diperparah dengan durasi mati lampu yang terlampau panjang.

Politisi PKB ini memaparkan bahwa banyak konstituen dari berbagai wilayah melapor langsung akibat terganggunya produktivitas mereka.

"Saya mendapat laporan dari banyak sekali konstituen yang mengeluhkan pemadaman tanpa ada informasi sebelumnya. Ujug-ujug padam dan durasinya juga cukup lama. Ini saya kira menjadi catatan penting yang tidak boleh lagi terjadi. Apa susahnya sih memberikan informasi kepada publik dan menjelaskan alasannya kenapa bisa terjadi pemadaman?," ungkapnya.

Perlunya Peningkatan Sistem Antisipasi

Gangguan pasokan daya yang terjadi tidak hanya menghantam sektor rumah tangga, melainkan membawa kerugian sistemik. Operasional pelayanan publik, pendidikan, dan roda usaha masyarakat terpaksa berhenti secara mendadak.

Rivqy mendesak PLN untuk segera mematangkan langkah mitigasi, sehingga pemadaman bergilir yang merugikan banyak pihak ini tidak lagi terulang di masa mendatang.

"Setiap kali listrik padam, ada banyak pihak yang dirugikan. Karena itu PLN harus memperkuat mitigasi, memperbaiki sistem antisipasi gangguan, dan yang tidak kalah penting adalah membangun komunikasi yang transparan kepada masyarakat. Publik berhak mengetahui penyebab gangguan dan kapan kondisi akan kembali normal," jelasnya.

Kualitas pelayanan kepada publik dituntut harus semakin baik untuk memastikan kepercayaan terhadap penyedia listrik negara tetap terjaga melalui proses evaluasi serius. ***