SGY Minta Pemprov DKI Evaluasi Pengelolaan Jakarta Fair
![]() |
| Pemerhati Jakarta yang juga Ketua Koalisi Rakyat Pemerhati Jakarta Baru (KATAR), Sugiyanto (SGY). (Ist). |
Senin, 22 Juni 2026 10:03 WIB
Penulis: Muhammad Rifandi Fahrezi
Penulis: Muhammad Rifandi Fahrezi
JAKARTA- Pemerhati Jakarta yang juga Ketua Koalisi Rakyat Pemerhati Jakarta Baru (KATAR), Sugiyanto (SGY), mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dan DPRD DKI Jakarta mengevaluasi regulasi penyelenggaraan Pekan Raya Jakarta (PRJ) atau Jakarta Fair Kemayoran apabila dinilai tidak memberikan manfaat optimal bagi masyarakat maupun pemerintah daerah.
Menurut SGY, solusi atas berbagai polemik yang mengiringi penyelenggaraan Jakarta Fair selama ini sebenarnya cukup sederhana, yakni dengan merevisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 12 Tahun 1991 tentang Penyelenggaraan PRJ atau mengajukan uji materi (judicial review) ke Mahkamah Agung.
"Jika penyelenggaraan PRJ saat ini tidak menguntungkan Pemprov DKI Jakarta dan masyarakat Jakarta secara maksimal, maka regulasinya perlu dievaluasi. Bisa melalui revisi perda atau uji materi ke Mahkamah Agung," kata SGY dalam keterangan tertulis, Senin (22/6/2026).
SGY menegaskan, persoalan Jakarta Fair tidak hanya berkaitan dengan harga tiket masuk yang kerap dikeluhkan masyarakat. Menurut dia, terdapat sejumlah aspek lain yang perlu mendapat perhatian, termasuk landasan hukum penyelenggaraan PRJ di kawasan Kemayoran oleh PT JIExpo.
Ia menilai perlu dilakukan kajian mendalam terhadap Perda Nomor 12 Tahun 1991 untuk memastikan apakah regulasi tersebut secara tegas memberikan hak penyelenggaraan PRJ kepada PT JIExpo atau kepada entitas lain yang sebelumnya terkait dengan pengelolaan kawasan Kemayoran.
"Pertanyaan hukumnya adalah apakah perda tersebut memang mengatur secara jelas bahwa penyelenggaraan PRJ harus dilakukan oleh PT JIExpo. Ini perlu diteliti karena menyangkut kepastian hukum dan kepentingan publik," ujarnya.
SGY juga menyoroti besarnya biaya yang harus dikeluarkan masyarakat untuk mengunjungi Jakarta Fair. Pada penyelenggaraan Jakarta Fair Kemayoran 2026, harga tiket masuk area pameran dipatok mulai Rp40.000 hingga Rp60.000, sedangkan tiket bundling pameran dan konser berkisar Rp80.000 hingga Rp250.000.
Menurutnya, biaya tersebut dapat menjadi beban bagi sebagian keluarga berpenghasilan rendah yang ingin menikmati ajang tahunan perayaan Hari Ulang Tahun Jakarta tersebut.
"Bagi keluarga yang terdiri dari empat sampai lima orang, biaya tiket bisa mencapai Rp200 ribu hingga Rp300 ribu. Ini menjadi salah satu alasan munculnya kritik dari masyarakat," katanya.
Lebih jauh, SGY menegaskan bahwa PRJ merupakan agenda yang secara historis lahir dari gagasan Pemprov DKI Jakarta untuk mempromosikan produk dalam negeri dan menjadi bagian dari perayaan ulang tahun Kota Jakarta.
Karena itu, kata dia, Pemprov DKI Jakarta pada prinsipnya memiliki kewenangan untuk menentukan lokasi maupun mekanisme penyelenggaraan PRJ melalui kebijakan dan regulasi yang berlaku.
Ia menilai, apabila dianggap lebih menguntungkan masyarakat dan pemerintah daerah, penyelenggaraan PRJ ke depan dapat dikaji untuk dilaksanakan di lokasi lain atau melibatkan badan usaha milik daerah (BUMD) sebagai penyelenggara.
"Yang terpenting adalah bagaimana Jakarta Fair benar-benar memberikan manfaat ekonomi bagi warga Jakarta, pelaku usaha, dan pemerintah daerah, sekaligus tetap terjangkau bagi masyarakat," ujarnya.
SGY juga menyinggung temuan dan kajian yang pernah dilakukan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha terkait dugaan praktik monopoli dalam penyelenggaraan PRJ. Meski penyelidikan saat itu dihentikan, ia menilai evaluasi terhadap regulasi tetap penting dilakukan untuk memastikan penyelenggaraan PRJ sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan persaingan usaha yang sehat.
Bertepatan dengan Hari Ulang Tahun ke-499 Jakarta pada 22 Juni 2026, SGY berharap momentum tersebut dapat menjadi kesempatan bagi Pemprov DKI Jakarta dan DPRD untuk meninjau kembali kebijakan penyelenggaraan PRJ agar manfaatnya semakin dirasakan oleh masyarakat luas.
"PRJ adalah milik Jakarta dan masyarakat Jakarta. Karena itu, orientasinya harus benar-benar untuk kepentingan warga Jakarta dan kemajuan daerah," pungkasnya. ***
| Editor | : | Senopati Ukoro |
| Kategori | : | Badminton, DKI Jakarta |












