Indonesia dan Uni Eropa Sepakati IEU-CEPA, Ekspor Sawit hingga Tekstil Bebas Bea Masuk
![]() |
| Sejumlah truk pengangkut Tanda Buah Segar (TBS) kelapa sawit mengantre untuk pembongkaran di salah satu pabrik minyak kelapa sawit milik PT.Karya Tanah Subur (KTS) Desa Padang Sikabu, Kaway XVI, Aceh Barat, Aceh, Selasa (17/5/2022). |
JAKARTA - Indonesia dan Uni Eropa (UE) resmi menandatangani perjanjian kerja sama ekonomi komprehensif atau Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) serta perjanjian perlindungan investasi, Indonesia-European Union Investment Protection Agreement (IEU-IPA) di Brussel, Belgia, Sabtu (21/11/2026). Penandatanganan dua naskah kesepakatan ekonomi tersebut mengakhiri rangkaian perundingan panjang selama satu dekade dengan sedikitnya 19 putaran negosiasi. Begitu perjanjian ini berlaku, 90,4 persen pos tarif UE langsung dipangkas menjadi nol persen bagi produk ekspor asal Indonesia.
Pengesahan naskah IEU-CEPA dilakukan oleh Menteri Perdagangan, Budi Santoso bersama Komisioner Eropa untuk Perdagangan dan Keamanan Ekonomi, Hubungan Antarkelembagaan, dan Transparansi, Maroš Šefčovič di hadapan Presiden Komisi Eropa, Ursula von der Leyen. Dalam rangkaian agenda yang sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menandatangani naskah IEU-IPA bersama perwakilan UE dengan kehadiran Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM, Todotua Pasaribu.
Menteri Perdagangan, Budi Santoso menyatakan bahwa rampungnya penandatanganan IEU-CEPA membuka pintu masuk yang lebih lebar bagi komoditas unggulan Indonesia di pasar kawasan Eropa.
"Setelah melalui perjalanan panjang selama satu dekade dan setidaknya 19 putaran perundingan, akhirnya Indonesia dan UE menandatangani I-EU CEPA di Brussels," ucapnya lewat keterangan resmi, dikutip Minggu (22/11/2026).
Begitu ketentuan IEU-CEPA mulai dijalankan, sebanyak 90,4 persen dari total pos tarif UE bakal langsung turun hingga nol persen. Fasilitas bebas bea masuk tersebut mencakup minyak kelapa sawit beserta sejumlah produk turunannya, karet, alas kaki, serta tekstil dan produk tekstil. Sebanyak 7,92 persen pos tarif lainnya dijadwalkan hilang secara bertahap dalam rentang 3 hingga 15 tahun, sehingga keseluruhan pos tarif UE yang masuk dalam kesepakatan mencapai 98,35 persen.
"Lebih dari 98 persen pos tarif UE akan memberikan akses pasar dengan tarif preferensial bagi produk ekspor unggulan Indonesia seperti minyak kelapa sawit dan turunannya, alas kaki, tekstil, produk perikanan, karet, furnitur, dan berbagai produk manufaktur lainnya," rincinya.
Cakupan manfaat IEU-CEPA tidak berhenti di pemangkasan bea masuk barang. Persetujuan ini turut mengatur perdagangan barang dan jasa, penanaman modal, hak kekayaan intelektual, pengadaan pemerintah, persaingan usaha, hingga pembangunan berkelanjutan.
"Persetujuan ini membuka peluang kerja sama bagi UE di sektor industri pengolahan, otomotif, energi terbarukan, dan ekonomi digital Indonesia. Penguatan kepastian hukum dan transparansi juga diharapkan dapat menciptakan iklim usaha yang lebih stabil dan dapat diprediksi," urainya.
Di sisi investasi, Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM, Todotua Pasaribu menerangkan bahwa kedua dokumen perjanjian memiliki peran yang saling menopang. IEU-CEPA bertugas memperluas akses pasar serta peluang kerja sama perdagangan, sementara IEU-IPA memperkuat kepastian dan perlindungan bagi penanam modal.
Melalui naskah IEU-IPA, para penanam modal memperoleh sejumlah jaminan berupa perlakuan yang adil dan setara, prinsip nondiskriminasi, perlindungan dari pengambilalihan investasi yang menyalahi hukum, serta kepastian pengiriman modal maupun keuntungan terkait investasi. Walau demikian, pemerintah tetap memegang kewenangan menetapkan kebijakan dan aturan demi kepentingan nasional, termasuk untuk sektor kesehatan masyarakat, perlindungan lingkungan hidup, serta pembangunan berkelanjutan.
Ia melihat perpaduan dua kesepakatan tersebut berpotensi mendatangkan investasi berkualitas dari Eropa, terutama untuk mendorong industri manufaktur dan hilirisasi di dalam negeri.
"Perjanjian ini juga akan membuka peluang bagi pelaku usaha Uni Eropa untuk melakukan investasi strategis di Indonesia, khususnya dalam memperkuat integrasi rantai pasok (supply chain) guna mendukung pengembangan industri manufaktur," paparnya.
Bidang penanaman modal yang menjadi sasaran meliputi ekosistem kendaraan listrik dan baterai, industri kimia serta farmasi, energi terbarukan, manufaktur berteknologi tinggi, hingga pengolahan berbasis sumber daya alam. Ia turut menyinggung peluang kerja sama di sektor energi hijau karena Indonesia menyimpan potensi energi terbarukan sebesar 3.600 gigawatt (GW) yang dapat digarap lewat kolaborasi teknologi bersama negara-negara UE.
"Beberapa strategi investasi yang bisa dijalankan antara lain di bidang energi hijau (green energy). Indonesia memiliki potensi energi terbarukan sebesar 3.600 GW yang antara lain di pembangkit listrik tenaga surya, hydro, angin, dan lain sebagainya," sambungnya.
Merujuk data Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, realisasi penanaman modal dari 27 negara anggota UE di Indonesia menyentuh USD1,93 miliar sepanjang Januari hingga September 2026. Belanda tercatat sebagai negara asal investasi terbesar dari kawasan Eropa, diikuti Prancis dan Jerman. Dilihat dari bidang usahanya, industri kimia dan farmasi menjadi penyerap modal utama dengan porsi 19 persen dari keseluruhan realisasi investasi UE.
Rampungnya penandatanganan IEU-CEPA dan IEU-IPA diharapkan memperkuat daya tarik Indonesia sebagai lokasi penanaman modal sekaligus menopang agenda hilirisasi, industrialisasi, pembukaan lapangan kerja, serta pertumbuhan ekonomi nasional.
"Kita yakin dan percaya bahwa impact langsung dari perjanjian ini akan menaikkan realisasi investasi Uni Eropa di Indonesia," lanjutnya.
Presiden Komisi Eropa, Ursula von der Leyen menyebutkan kesepakatan ini menghubungkan 450 juta penduduk UE dengan salah satu kekuatan ekonomi terbesar di Asia Tenggara. Setelah penandatanganan di Brussel, kedua belah pihak akan menempuh proses ratifikasi atau pengesahan di tingkat domestik masing-masing, dengan harapan pemerintah Indonesia agar IEU-CEPA dan IEU-IPA mulai berlaku efektif 1 Januari 2027. ***
| Editor | : | M Rafdinal Adrianto |
| Sumber | : | kumparan.com |
| Kategori | : | Nasional |













