Presiden Soroti Gaji Fantastis Petinggi BUMN, Audit Ketat Danantara Bidik Indikasi Korupsi Ratusan Perusahaan Negara

JAKARTA - Sebanyak 750 BUMN yang dinilai membebani keuangan negara akan segera ditutup. Danantara Indonesia akan melakukan audit menyeluruh untuk mencari bukti indikasi korupsi, sebelum menyerahkan laporan akhirnya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Langkah penyelamatan aset negara ini disepakati dalam audiensi yang dihadiri oleh COO Danantara, Dony Oskaria, Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Aminudin, dan Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo. Koordinasi tersebut digelar di Gedung Anti-Corruption Learning Center (ACLC) KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (29/6/2026).

Audit Berjalan, Hukum Tetap Ditegakkan

Dalam keterangannya, Dony Oskaria yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Pengelola (BP) BUMN menegaskan bahwa penutupan perusahaan tidak akan menjadi tameng bagi pejabat yang korup.

"Itu dibahas juga, supaya kita bisa mengambil keputusan yang tepat. KPK juga menyampaikan, selama itu niat kita baik menghindari kerugian yang lebih dalam dan lebih panjang lagi, dan itu boleh dilakukan. Tetapi tadi tidak menghilangkan seluruh tindakan jahat yang jika ada mens rea-nya," terang Dony.

Ia menjamin proses hukum akan tetap berjalan bagi mereka yang terbukti bersalah merugikan negara.

"Jadi nanti dibilang lagi, 'ini tutup, terus dulu mereka nyolong gimana?' Ya enggak ada bos. Tidak akan menutupi masalah kriminalnya," sambungnya.

Efisiensi Puluhan Triliun

Penutupan ratusan perusahaan ini ditaksir akan menghentikan kebocoran anggaran yang selama ini terjadi akibat inefisiensi.

"Itu kan Rp20 triliun ditambah dengan transaksi layering inter-company transaction inefisiensi itu Rp30 triliun. Jadi, kurang lebih Rp50 triliun yang akan kita lakukan," jelasnya.

Sorotan Tajam dari Presiden

Presiden, Prabowo Subianto sebelumnya telah memberikan instruksi tegas untuk merampungkan restrukturisasi ini. Saat ini pemerintah memiliki 1.000 BUMN, di mana 200 di antaranya sudah lebih dulu ditutup.

Berbicara pada penutupan Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri 2026 di JCC Senayan, Jakarta, Minggu (28/6/2026), Presiden mengkritik keras perusahaan yang hanya menghamburkan uang rakyat tanpa memberikan hasil.

"750 dirut, 750 direksi kali 4 atau kali 5, 750 komisaris kali 10. Overhead-nya kayak apa, gajinya kayak apa saudara-saudara. Ini uang rakyat semua. Perusahaan tidak untung hanya bayar overhead," papar Prabowo Subianto. ***