DTKJ Usulkan Tarif Transjakarta Naik Jadi Rp 5.000, Jaklingko Tak Lagi Gratis

‎

‎Usulan itu disampaikan Ketua DTKJ periode 2026-2029, Sugihardjo, usai dilantik Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Balai Kota DKI Jakarta.

‎

‎Sugihardjo mengatakan penyederhanaan tarif merupakan hasil kajian DTKJ bersama masyarakat dan para pengamat transportasi. Menurutnya, sistem tarif yang saat ini terdiri atas berbagai skema, mulai dari tarif reguler TransJakarta, tarif integrasi, hingga TransJabodetabek, dinilai membingungkan masyarakat.

‎

‎"Yang diusulkan DTKJ, tarifnya disederhanakan menjadi hanya dua kelompok. Tarif di dalam wilayah Jakarta dan tarif TransJabodetabek," kata Sugihardjo, dikutip Senin (6/7/2026).

‎

‎Dalam skema yang diusulkan, seluruh layanan TransJakarta di dalam Jakarta, baik Bus Rapid Transit (BRT), non-BRT, maupun Mikrotrans, akan menggunakan satu tarif yang sama. Sementara tarif lainnya berlaku untuk layanan TransJabodetabek.

‎

‎DTKJ mengusulkan tarif perjalanan TransJakarta di dalam Jakarta naik dari Rp3.500 menjadi Rp5.000. Meski demikian, Sugihardjo menilai biaya perjalanan masyarakat justru bisa lebih murah karena tarif tersebut sudah mencakup perpindahan antarlayanan TransJakarta tanpa dikenakan biaya tambahan.

‎

‎"Kalau sekarang dengan Rp5.000 naik apa turun? Turun kan jadi Rp7.000. Jadi kalau melihat total perjalanan justru turun. Tapi kalau dibanding Rp3.500 memang naik," ujarnya.

‎

‎Selain itu, DTKJ mengusulkan tarif layanan TransJabodetabek menjadi Rp10.000 dari tarif saat ini Rp3.500. Besaran tarif tersebut dinilai sesuai dengan jarak tempuh layanan yang lebih panjang dibandingkan rute di dalam Jakarta.

‎

‎DTKJ juga mengusulkan penerapan paket langganan transportasi umum sebesar Rp200.000 per bulan dengan potongan harga sekitar 20 persen. Paket tersebut dihitung berdasarkan kebutuhan pekerja yang menggunakan transportasi umum sekitar 25 hari kerja dalam sebulan. Selain paket bulanan, DTKJ mengusulkan paket mingguan dan dua mingguan bagi masyarakat yang tidak bepergian setiap hari.

‎

‎Dalam kajian yang sama, DTKJ mengusulkan agar layanan Mikrotrans Jaklingko tidak lagi digratiskan. Penumpang diusulkan membayar tarif Rp2.000 untuk setiap perjalanan.

‎

‎Menurut Sugihardjo, kebijakan tarif Rp0 pada Mikrotrans awalnya hanya merupakan uji coba untuk mendukung konektivitas first mile dan last mile menuju halte maupun stasiun transportasi umum. Namun, kebijakan tersebut terus berlanjut hingga sekarang.

‎

‎Pengenaan tarif dinilai penting untuk meningkatkan akurasi data penumpang. Selama layanan gratis, masih ditemukan praktik penyalahgunaan kartu elektronik dengan melakukan tap berulang kali demi memenuhi target jumlah penumpang yang tercantum dalam kontrak operator.

‎

‎"Nanti dengan Rp2.000 kira-kira saya mau tapping-tapping nggak? Masa uang saya habis. Jadi datanya lebih riil," ucap Sugihardjo.

‎

‎Meski mengusulkan penyesuaian tarif, DTKJ menegaskan peningkatan kualitas pelayanan harus menjadi syarat utama agar kebijakan tersebut dapat diterima masyarakat.

‎

‎Ia menambahkan, seluruh usulan tersebut masih sebatas hasil kajian DTKJ dan belum menjadi kebijakan resmi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Selanjutnya, usulan itu akan dibahas bersama Pemprov DKI Jakarta dan para pemangku kepentingan sebelum diputuskan untuk diterapkan sebagai kebijakan resmi. ***