Awasi Anggaran Nasional, DPR Minta Pemerintah Lindungi Siswa dari Disrupsi Teknologi

JAKARTA - Rentetan persoalan sosial seperti anak putus sekolah, kemiskinan ekstrem, perundungan, hingga kekerasan terhadap anak masih menjadi tantangan pelik yang membayangi sistem perlindungan anak di Tanah Air. Menanggapi situasi ini, Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal menuntut sinergi kebijakan antara sektor ekonomi, kesehatan, sosial, dan pendidikan agar dampaknya langsung dirasakan masyarakat.

"Tentu ini menjadi tanggung jawab kita bersama untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut. Baik kebijakan Pemerintah, pengawasan DPR, maupun kerja-kerja seluruh elemen bangsa harus bisa memastikan setiap tantangan bagi anak-anak dapat segera diselesaikan," tegasnya, Sabtu (25/7/2026).

Ia memastikan institusi legislatif akan terus melakukan fungsi pengawasan agar alokasi APBN tepat sasaran. "Kami di DPR RI akan terus mengawal setiap program dan memastikan bahwa setiap alokasi anggaran serta kebijakan Pemerintah benar-benar memberikan manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat, terutama dalam meningkatkan kualitas hidup anak," imbuhnya.

Di sisi lain, ia juga menyoroti ancaman baru berupa dampak negatif perkembangan teknologi dan disrupsi informasi yang rentan merusak mental generasi muda. Pencegahan di ranah digital ini dinilai membutuhkan kolaborasi erat dari berbagai pihak, mulai dari pemangku kebijakan hingga ranah domestik.

"Pemerintah harus memberikan regulasi yang efektif, DPR melakukan pengawasan serta dukungan anggaran, dan keluarga bersama satuan pendidikan menjadi garda terdepan dalam melindungi anak-anak dari pengaruh buruk teknologi," rincinya.

Paradigma pembangunan masa depan, menurutnya, harus berpusat pada pemenuhan hak-hak dasar anak. "Ketika setiap anak Indonesia dapat tumbuh sehat dan mendapat gizi secara layak, belajar dengan baik, dan hidup dalam lingkungan yang aman serta jauh dari kekerasan dan bullying, maka sesungguhnya negara sedang membangun fondasi kesejahteraan yang berkelanjutan bagi seluruh rakyat Indonesia," tutupnya.***