Harga Energi Global Terdampak, Iran Bertahan Blokir Selat Hormuz

JAKARTA - Pemblokiran Selat Hormuz oleh Garda Revolusi Islam Iran terus memicu gejolak pasar dan menaikkan harga energi. Pihak Teheran menolak membuka rute maritim tersebut sebelum Amerika Serikat merealisasikan sejumlah tuntutan, salah satunya pembayaran kompensasi kerusakan akibat perang.

Berdasarkan hasil pertemuan Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran pada Sabtu (8/8/2026), terdapat beberapa syarat utama untuk menormalkan kembali jalur perairan itu. Syarat tersebut mencakup penghentian perang di semua lini, pencabutan blokade pelabuhan, pencabutan sanksi, pencairan aset beku, dan ganti rugi perang. Rincian ini sejalan dengan ketentuan kesepakatan bulan Juni mengenai alokasi dana rekonstruksi senilai US$300 miliar bagi negara tersebut.

Otoritas Iran bertekad mempertahankan kendali atas Selat Hormuz pascaperang dan berniat memungut biaya bagi kapal yang melintas. Sejumlah serangan juga telah dilancarkan terhadap kapal yang dituding mencoba melenceng dari rute yang diwajibkan. Terkait blokade, Garda Revolusi pada Minggu (9/8/2026) menyebut langkah itu sebagai strategi mutlak. "Sampai musuh menerima semua syarat kami, selat tersebut sekarang benar-benar menjadi medan perang bagi kami dan bukan hanya jalur perairan," tandasnya.

Presiden AS Donald Trump merespons kebijakan tersebut pada Minggu (9/8/2026) melalui wawancara bersama Axios. "Kita bersikap tenang," tuturnya merujuk pada pendekatan Washington terhadap Teheran.

Trump menyebut langkah pemerintahannya layaknya strategi papan atas yang memperhitungkan stabilitas ekonomi lawan. "Kita hanya setengah bernegosiasi dengan mereka. Kita hanya mengamati Iran dengan inflasi yang sangat tinggi dan fakta bahwa mereka tidak memiliki uang," urainya. Trump optimis langkahnya tepat sasaran. "Ini akan berhasil, ini seperti permainan catur," sambungnya.

Secara paralel, proses diplomasi sedang dijajaki bersama Oman yang bertindak sebagai mediator kawasan untuk mengelola Selat Hormuz. Kedua negara berunding guna menyusun mekanisme pelayaran dan kerangka hukum baru, termasuk penentuan rute navigasi sementara sebagai landasan pengaturan permanen. Namun, pejabat Iran memastikan bahwa pencapaian kesepakatan dengan Oman tidak berarti rute tersebut otomatis dibuka sepenuhnya.***