RAPBN 2027 Bidik Reformasi Subsidi dan Kesejahteraan Pendidik

JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melalui Badan Anggaran (Banggar) memproyeksikan volume belanja negara dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 mencapai kisaran Rp4.000 triliun hingga Rp4.015 triliun. Proyeksi ini disusun dengan mempertimbangkan sejumlah asumsi makroekonomi dan kebutuhan pembiayaan program prioritas.

Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah menjelaskan bahwa postur anggaran tahun depan diarahkan pada penguatan stabilitas ekonomi, penataan skema subsidi, serta alokasi kesejahteraan aparatur negara, termasuk guru. Penjelasan tersebut disampaikan dalam keterangannya kepada media, Jumat (14/8/2026).

Asumsi Makro dan Defisit Fiskal

Dalam menyusun struktur pendapatan, asumsi pertumbuhan ekonomi dipatok pada level 5,8 hingga 6 persen, dengan nilai tukar rupiah diperkirakan berada di posisi Rp17.500 per dolar AS.

Untuk menopang target belanja, pemerintah dihadapkan pada tugas optimalisasi penerimaan sektor perpajakan.

"Target pendapatan pajak kita sekitar Rp3.340 triliun dengan defisit yang harus ditambal pemerintah sebesar Rp669 triliun. Tantangan terbesar adalah memastikan penerimaan perpajakan mencapai target tersebut," papar Said.

Efisiensi Anggaran Pendidikan

Sektor pendidikan mendapatkan alokasi signifikan, di mana Rp186 triliun di antaranya diproyeksikan sebagai instrumen penggerak melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG). Banggar mendorong agar mekanisme penyaluran dana ini dilakukan secara langsung untuk menghindari inefisiensi.

"Kami usulkan MBG langsung ke dapur sekolah saja dengan protap yang jelas, sehingga pemerintah tidak disibukkan dengan manajemen teknisnya," tegasnya.

Selain program nutrisi, ruang fiskal dari KEM-PPKF juga dialokasikan untuk penyesuaian gaji pendidik pada tahun depan.

"Kalau gaji hakim kita sudah naik kemudian remunerasi di berbagai kementerian sudah naik sudah waktunya nasib para pahlawan tanpa tanda jasa ini betul-betul menjadi concern kita bersama untuk 2027 bisa naik," tambahnya.

Momentum penentuan arah kebijakan fiskal ini berlangsung beriringan dengan Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI. Forum kenegaraan tersebut menjadi wadah bagi Presiden Prabowo Subianto untuk menyampaikan Laporan Kinerja Lembaga Negara sekaligus menyambut HUT Ke-81 Republik Indonesia.***