Tekan Angka Deforestasi, Aceh Kantongi Dana Iklim Global Rp27 Miliar

JAKARTA - Pemerintah Aceh resmi menerima kucuran dana hibah senilai Rp27 miliar dari skema Result Based Payment (RBP) REDD+ Indonesia melalui Green Climate Fund (GCF), Sabtu (15/8/2026). Pendanaan iklim ini dialokasikan untuk memperkuat tata kelola kawasan hutan sekaligus mengoptimalkan nilai ekonomi karbon bagi masyarakat setempat.

Juru Bicara Pemerintah Aceh, Teuku Kamaruzzaman, menyampaikan bahwa insentif tersebut diberikan atas keberhasilan Indonesia, khususnya Aceh, dalam menekan laju emisi dari deforestasi dan degradasi lahan. Pemerintah daerah bertindak sebagai penerima manfaat utama, sementara Yayasan PETAI ditunjuk sebagai lembaga perantara yang memfasilitasi implementasi program bersama para pemangku kepentingan.

"Pemerintah Aceh menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas dukungan pendanaan hibah RBP REDD+ yang menjadi momentum penting bagi penguatan tata kelola dan kelestarian hutan Aceh," paparnya.

Kamaruzzaman menyebut fase pembiayaan iklim ini akan dimanfaatkan untuk membangun sistem REDD+ yang terstruktur. Tujuannya guna membuktikan kinerja penurunan emisi serta memastikan adanya perputaran ekonomi yang kembali dirasakan masyarakat di sekitar kawasan hutan.

Rencana pemanfaatan dana ini turut mendapat atensi dari Sekretaris Daerah Aceh, M. Nasir. Ia meminta agar alokasi hibah disinergikan dengan program rekonstruksi pascabencana, termasuk rehabilitasi lingkungan dan pemulihan roda ekonomi warga terdampak.

"Kita tidak ingin program ini berhenti pada kegiatan seremonial, tetapi harus segera diterjemahkan menjadi aksi konkret dan terukur di lapangan," tegasnya.

Untuk memastikan keselarasan program, Gubernur Aceh Muzakir Manaf telah merilis Surat Keputusan terkait pembentukan Tim Task Force Pengendalian Gas Rumah Kaca dan Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon Berbasis Yurisdiksi Aceh. Tim ini bertugas mengawal arah kebijakan pelestarian ekosistem agar lebih terintegrasi.

Asisten II Setda Aceh, Robby Irza, menyatakan pihaknya tengah mendorong pertemuan awal bersama Yayasan PETAI untuk merumuskan indikator keberhasilan dan pembagian peran.

"Program ini didesain untuk Aceh. Karena itu keberhasilannya juga bergantung pada keterlibatan seluruh stakeholder," tutupnya.***