Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Menpora Erick Dorong RUU Kepemudaan Lahirkan Solusi Nyata
Kemenpora
11 jam yang lalu
Menpora Erick Dorong RUU Kepemudaan Lahirkan Solusi Nyata
2
Hujan Ringan hingga Sedang Berpotensi Guyur Jabodetabek Sore Hari Ini
Metropolitan
17 jam yang lalu
Hujan Ringan hingga Sedang Berpotensi Guyur Jabodetabek Sore Hari Ini
3
Pemprov DKI Perketat Syarat Penerima Bantuan Iuran JKN, Prioritaskan Desil 1-5
Metropolitan
10 jam yang lalu
Pemprov DKI Perketat Syarat Penerima Bantuan Iuran JKN, Prioritaskan Desil 1-5
4
Meninggalnya Syabilla Rizkia, Menpora Erick Minta Evaluasi Menyeluruh Keselamatan Atlet
Kemenpora
9 jam yang lalu
Meninggalnya Syabilla Rizkia, Menpora Erick Minta Evaluasi Menyeluruh Keselamatan Atlet
5
Tampil Spartan, Marcelo Djalo Terpaksa Ganti Sepatu Yang Jebol
Sepakbola
10 jam yang lalu
Tampil Spartan, Marcelo Djalo Terpaksa Ganti Sepatu Yang Jebol
6
Ini 10 Penerima Jakarta Youth Award 2026
Metropolitan
6 jam yang lalu
Ini 10 Penerima Jakarta Youth Award 2026
Home  /  Berita  /  SEA Games

HUT RI ke-81, Jupiter: Bebaskan Rakyat dari Kemiskinan dan Ketergantungan

HUT RI ke-81, Jupiter: Bebaskan Rakyat dari Kemiskinan dan Ketergantungan
Ketua Fraksi Partai NasDem DPRD DKI Jakarta, Ahmad Lukman Jupiter. (Ist).
Senin, 17 Agustus 2026 22:08 WIB
Penulis: Muhammad Rifandi Fahrezi
JAKARTA- Ketua Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta, Ahmad Lukman Jupiter menilai, makna kemerdekaan Indonesia tidak cukup dengan kebebasan dari penjajahan. Menurutnya, kemerdekaan harus diwujudkan melalui kemampuan masyarakat untuk mandiri secara ekonomi, sosial, dan pendidikan.

Hal itu disampaikan Jupiter dalam refleksinya memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Republik Indonesia. Ia menilai, pemerintah perlu mengubah orientasi kebijakan dari sekadar memberikan bantuan menjadi pemberdayaan yang mampu membuat masyarakat berdiri di atas kekuatannya sendiri.

‎
‎“Menurut saya, kemerdekaan sejatinya adalah kemampuan untuk mandiri,” kata Jupiter dalam keterangan tertulis, Senin (17/8/2026).
‎
‎Jupiter menegaskan, kehadiran negara tetap penting untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat. Namun, bantuan pemerintah tidak boleh menjadi tujuan akhir. Negara harus membangun kapasitas masyarakat agar mampu bekerja, menghasilkan, mengembangkan usaha, dan meningkatkan kesejahteraan secara mandiri.
‎
‎Menurut dia, ukuran keberhasilan program pemerintah tidak semestinya hanya dilihat dari besarnya bantuan yang disalurkan. Yang lebih penting adalah dampak setelah intervensi tersebut diberikan.
‎
‎"Berapa banyak masyarakat yang setelah mendapatkan intervensi pemerintah mampu meningkatkan pendapatannya, mengembangkan usahanya, menciptakan lapangan kerja, dan akhirnya tidak lagi bergantung pada bantuan?" ujarnya.
‎
‎Jupiter mencontohkan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Pemerintah tidak cukup hanya memberikan bantuan modal, tetapi juga harus memastikan pelaku usaha memperoleh akses pasar, peningkatan keterampilan, penguatan manajemen, serta dukungan agar produknya memiliki nilai tambah.
‎
‎Dengan demikian, keberhasilan pemberdayaan dapat terlihat dari meningkatnya omzet, meluasnya pasar, membaiknya kualitas produk, hingga kemampuan usaha bertahan dalam jangka panjang.
‎
‎"Bantuan dapat menjadi jembatan ketika masyarakat menghadapi kesulitan. Tetapi pemberdayaan harus menjadi jalan agar masyarakat mampu berjalan dengan kakinya sendiri," ungkapnya.
‎
‎Jupiter juga mendorong penguatan hilirisasi pada sektor pertanian, peternakan, dan perikanan. Menurutnya, masyarakat tidak boleh hanya menjadi produsen bahan mentah sementara nilai ekonomi terbesar dinikmati pelaku usaha pada rantai berikutnya.
‎
‎Ia mencontohkan sektor peternakan. Peternak seharusnya tidak hanya menjual sapi hidup dengan keuntungan terbatas, tetapi dapat terlibat dalam pengolahan produk bernilai tambah, seperti karkas, daging beku, produk olahan, dan berbagai produk turunannya.
‎
‎"Dengan demikian, peternak tidak hanya menjadi produsen bahan mentah, tetapi ikut menikmati nilai ekonomi dari proses hilirisasi," ucap Jupiter.
‎
‎Menurutnya, prinsip serupa harus diterapkan kepada petani, nelayan, dan pelaku UMKM. Hilirisasi harus menjadi instrumen untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, memperkuat perekonomian daerah, menciptakan lapangan kerja, sekaligus membangun kemandirian ekonomi.
‎
‎Selain ekonomi, Jupiter menilai pendidikan merupakan bagian penting dari makna kemerdekaan. Negara harus memastikan setiap anak bangsa memiliki kesempatan yang adil untuk memperoleh pendidikan dan mengembangkan kapasitas dirinya.
‎
‎"Tidak boleh ada anak bangsa yang kehilangan kesempatan untuk belajar hanya karena keterbatasan ekonomi," tegasnya.
‎
‎Ia menilai, pendidikan tidak sekadar soal membangun sekolah atau menyediakan ruang kelas. Pendidikan harus menghasilkan manusia yang mampu berpikir, bekerja, berinovasi, menciptakan lapangan pekerjaan, dan menentukan masa depannya sendiri.
‎
‎Karena itu, pendidikan vokasional juga perlu diperkuat. Menurut Jupiter, tidak semua anak harus menempuh jalur pendidikan yang sama. Mereka yang tidak melanjutkan pendidikan formal ke jenjang lebih tinggi harus memiliki akses terhadap pelatihan keterampilan yang dapat menjadi bekal memasuki dunia kerja ataupun membangun usaha produktif.
‎
‎Jupiter menyebut, keterampilan di bidang pertanian, peternakan, perikanan, pengolahan pangan, teknologi, dan ekonomi kreatif harus dipandang sebagai bagian dari masa depan.
‎
‎Ia juga mendorong generasi muda membangun budaya membaca, menulis, berdiskusi, mengikuti pelatihan, mengembangkan keterampilan, dan terlibat dalam kegiatan produktif.
‎
‎Menurutnya, sektor pertanian dan peternakan tidak boleh lagi dipandang semata-mata sebagai pekerjaan tradisional. Dengan dukungan teknologi, ilmu pengetahuan, permodalan, akses pasar, dan hilirisasi, sektor tersebut dapat menjadi ruang usaha modern yang menjanjikan penghasilan dan masa depan bagi generasi muda.
‎
‎Jupiter turut mengaitkan semangat kemandirian dengan sejarah perjuangan bangsa dan daerah. Ia menyebut peristiwa 23 Januari 1942 sebagai bagian dari sejarah perjuangan Gorontalo yang menunjukkan keberanian masyarakat dalam menentukan masa depannya sendiri.
‎
‎Semangat tersebut, kata dia, perlu diteruskan dalam bentuk perjuangan yang sesuai dengan tantangan masa kini.
‎
‎"Jika dahulu perjuangan dilakukan untuk membebaskan bangsa dari penjajahan, maka perjuangan hari ini adalah membebaskan masyarakat dari kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan ketergantungan," tuturnya.
‎
‎Dalam konteks pembangunan daerah, Jupiter menilai DPRD memiliki peran strategis melalui fungsi anggaran dan pengawasan. Ia menegaskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak boleh hanya dipandang sebagai instrumen pembiayaan kegiatan pemerintahan.
‎
‎"APBD harus menjadi instrumen untuk meningkatkan produktivitas masyarakat, memperkuat ekonomi daerah, membuka lapangan kerja, meningkatkan kualitas pendidikan, dan membangun kemandirian rakyat," jelas Jupiter.
‎
‎Ia mendorong, agar setiap rupiah anggaran daerah memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Indikator keberhasilan, menurutnya, tidak cukup hanya berdasarkan tingkat serapan anggaran, tetapi juga perubahan yang dihasilkan, seperti jumlah masyarakat yang menjadi lebih produktif, usaha yang naik kelas, lapangan pekerjaan yang tercipta, serta keluarga yang mampu meningkatkan kesejahteraannya secara mandiri.
‎
‎Pada akhirnya, Jupiter menilai ukuran kemerdekaan bukan hanya terlihat dari upacara dan pengibaran bendera. Kemerdekaan juga harus tercermin dari kemampuan masyarakat memperoleh pendidikan yang baik, memiliki pekerjaan dan keterampilan, menghasilkan produk bernilai tambah, serta menentukan masa depan tanpa terus berada dalam ketergantungan.
‎
‎Menurut Jupiter, kemerdekaan yang sesungguhnya adalah ketika rakyat semakin berdaya, mandiri, dan mampu menentukan masa depannya sendiri.
‎
‎"Negara harus hadir untuk memberdayakan rakyat agar suatu hari mereka mampu berdiri tegak dengan kekuatannya sendiri," pungkasnya. ***

Editor:Senopati Ukoro
Kategori:PON, SEA Games, DKI Jakarta
wwwwww