DPRD DKI Ingatkan Ekspansi Transjakarta ke Laut Jangan Bebani APBD

‎

‎Nova menilai, rencana pengembangan layanan transportasi laut tidak cukup hanya dilihat dari sisi pelayanan publik. Kebutuhan anggaran, skema subsidi, Penyertaan Modal Daerah (PMD), biaya operasional hingga pengelolaan aset harus dihitung sejak awal agar tidak menjadi beban baru bagi APBD.

‎

‎"Ruang fiskal kita ini sudah terbatas. Kalau tidak, kita tidak perlu menggunakan obligasi kemarin," kata Nova di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (19/8/2026).

‎

‎Menurut Nova, kondisi tersebut harus menjadi pertimbangan karena subsidi transportasi yang ditanggung Pemprov DKI sudah cukup besar. Dia menyebut subsidi untuk Transjakarta mencapai lebih dari Rp4 triliun hampir setiap tahun.

‎

‎Karena itu, apabila Transjakarta nantinya membentuk anak perusahaan baru untuk mengelola transportasi laut, DPRD perlu mengetahui secara jelas sumber pembiayaan dan kebutuhan modalnya.

‎

‎"Ke depan mereka harus membuat anak perusahaan lagi yang memang ekspansinya ke wilayah laut. Ini perlu biaya lagi. Apakah nanti perlu dihitung lagi PMD? Apakah ada PMD? Berapa jumlahnya?," ujarnya.

‎

‎Nova juga mempertanyakan apakah layanan transportasi laut tersebut nantinya akan tetap menggunakan subsidi pemerintah daerah. Jika subsidi diberlakukan, besaran anggarannya harus dihitung secara transparan agar pemerintah tidak mengambil keputusan tanpa mengetahui konsekuensi fiskalnya.

‎

‎Menurut dia, persoalan tarif juga tidak dapat dilepaskan dari kemampuan fiskal. Jangan sampai tarif transportasi laut dibuat terlalu murah demi memberikan pelayanan terjangkau kepada masyarakat, tetapi pada akhirnya seluruh selisih biaya harus kembali ditanggung APBD.

‎

‎"Subsidi juga harus dihitung. Apakah akan menggunakan subsidi atau tidak? Menurut saya, harus menggunakan subsidi," ucapnya.

‎

‎Nova mencontohkan perbedaan tarif transportasi laut dengan tarif Transjakarta di daratan. Saat ini, tarif Transjakarta di Jakarta dikenal sebesar Rp3.500, sedangkan tarif perjalanan kapal dari pelabuhan menuju Kepulauan Seribu dapat mencapai sekitar Rp40.000 atau lebih.

‎

‎Karena itu, dia meminta pemerintah menjelaskan secara terbuka berapa tarif yang akan dikenakan kepada masyarakat dan berapa besar subsidi yang harus disiapkan pemerintah.

‎

‎"Jangan sampai muncul persepsi masyarakat bahwa transportasi laut Transjakarta nantinya hanya Rp3.500, sementara sekarang tiket dari pelabuhan saja normalnya Rp40.000 ke atas. Ini harus punya kajian khusus," ungkapnya.

‎

‎Nova menegaskan, DPRD DKI Jakarta pada prinsipnya tidak menolak rencana pengalihan pengelolaan transportasi laut kepada Transjakarta. Namun, dukungan tersebut harus disertai perencanaan yang matang.

‎

‎"Kalau untuk profesionalisme kami mendukung. Tetapi artinya ini harus ada kajian," tegasnya.

‎

‎Selain kebutuhan subsidi, Nova menyoroti kemungkinan munculnya kebutuhan PMD baru apabila Transjakarta membentuk anak perusahaan untuk menjalankan layanan laut. Menurutnya, pemerintah harus menghitung apakah pendanaan tersebut dapat ditanggung dalam kondisi fiskal DKI saat ini.

‎

‎"Kalau anak perusahaan ini harus ada operasional, nanti kalau operasional perlu PMD lagi, berapa jumlahnya? Itu yang harus jelas," ujarnya.

‎

‎Dia juga meminta, pemerintah tidak hanya menghitung biaya pembelian atau pengoperasian kapal. Biaya pengelolaan dermaga, perawatan aset, sumber daya manusia, nakhoda, standar keselamatan serta sistem tiket juga harus masuk dalam perhitungan.

‎

‎Nova bahkan mempertanyakan efektivitas pemanfaatan armada yang sudah tersedia. Dia menyebut saat ini terdapat sekitar empat kapal yang beroperasi, sementara jumlah armada yang tersedia lebih dari 10 unit.

‎

‎"Kenapa tidak bisa dimaksimalkan? Ada apa? Kita coba dulu bagaimana memaksimalkan yang ada. Kalau ada sekitar 12 kapal, kenapa tidak berjalan?," bebernya.

‎

‎Menurut Nova, optimalisasi aset yang sudah dimiliki pemerintah harus dilakukan terlebih dahulu sebelum menambah struktur kelembagaan dan anggaran baru.

‎

‎"Jangan sampai kita memindahkan masalah. Maksimalkan dulu yang sudah ada sambil menunggu proses pengalihan Transjakarta," ujarnya.

‎

‎Nova juga mengingatkan bahwa ekspansi ke transportasi laut membutuhkan kompetensi berbeda dibandingkan pengelolaan bus. Transjakarta selama ini terbiasa mengoperasikan layanan BRT dan non-BRT, sedangkan transportasi laut membutuhkan SDM dengan kompetensi khusus, termasuk nakhoda dan tenaga keselamatan.

‎

‎Nova menyatakan, aspek keselamatan menjadi salah satu faktor yang tidak boleh dikompromikan. Demikian pula dengan pengelolaan dermaga dan aset yang selama ini berada di bawah kewenangan pemerintah daerah.

‎

‎"Kalau kita mau benar-benar menjalankan ini, kita harus berpikir secara komprehensif. Kajian-kajiannya harus benar-benar detail dan mendalam," jelasnya.

‎

Politikus dari Partai NasDem itu berharap, sebelum rencana tersebut direalisasikan pada 2027, Pemprov DKI bersama Transjakarta dan DPRD melakukan pembahasan khusus. Menurutnya, kebijakan transportasi laut tidak boleh hanya berorientasi pada perluasan pelayanan, tetapi juga harus memastikan keberlanjutan keuangan daerah.

‎

‎"Ini berkaitan dengan operasional, fiskal dan lain-lain. Jangan kita keluarkan ide tersebut, tetapi isinya tidak ada. Harus lebih mendalam," pungkas Nova. ***