‎DPRD DKI Dorong Rusun Jadi Solusi Atasi Permukiman Kumuh

‎

‎Selain itu, aturan tersebut dinilai penting untuk mempercepat penataan kawasan bantaran sungai serta memenuhi hak dasar masyarakat atas tempat tinggal yang sehat dan layak.

‎

‎"Kita ingin mereka mendapatkan hunian yang ramah, layak untuk anak-anak dan keluarga, serta terintegrasi dengan akses pendidikan," kata Ima usai Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta, Jumat (21/8/2026).

‎

‎Menurut Ima, pembangunan hunian vertikal juga perlu dibarengi dengan penyediaan RTH. Salah satu konsep yang dapat diterapkan yakni taman vertikal atau vertical garden di kawasan rusun.

‎

‎"Kita berharap ke depan di dalam hunian vertikal tersebut dihadirkan RTH," tutur Ima.

‎

‎Ia menilai, integrasi hunian vertikal dengan RTH dapat menjadi solusi untuk menyediakan ruang hijau di tengah keterbatasan lahan Jakarta. Skema tersebut juga berpotensi menekan kebutuhan anggaran pengadaan lahan baru.

‎

‎Untuk mendukung penyediaan lahan, Ima meminta Pemprov DKI mengoptimalkan penarikan kembali aset-aset daerah yang masih bermasalah. DPRD DKI saat ini juga tengah menginventarisasi persoalan tersebut melalui Panitia Khusus (Pansus) Percepatan Penyerahan Aset Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum (Fasos-Fasum).

‎

‎"Ke depan, Pemprov bisa kerja sama dengan aparat penegak hukum agar aset tersebut dikembalikan. Dengan begitu kita bisa hemat tanpa perlu membeli lahan, dan lokasinya langsung difungsikan sebagai RTH masyarakat," ucap Ima.

‎

‎Di sisi pembiayaan, Ima menyatakan dukungan terhadap rencana penerbitan obligasi daerah untuk mendanai pembangunan rusun. Menurutnya, kebutuhan hunian vertikal di Jakarta sudah mendesak, terutama bagi masyarakat yang masih tinggal di kawasan padat dan bantaran sungai.

‎

‎"Kita support obligasi ini. Pembangunan rusun-rusun, kita harapkan segera berjalan. Warga yang tidak punya tempat tinggal dan warga di bantaran sungai, harus segera digeser ke rusun," pungkasnya. ***