Bantah Ditunggangi Elite Politik, AMPB Pastikan Aksi 27 Agustus di DPR RI Gerakan Murni

JAKARTA – Penyelenggaraan aksi unjuk rasa yang dijadwalkan berlangsung di depan Gedung DPR RI, Kamis (27/8/2026) dipastikan berjalan sesuai rencana. Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) mengonfirmasi seluruh tahapan konsolidasi organisasi telah rampung.

Kepastian agenda tersebut disampaikan Koordinator AMPB, Supriyono alias Botok saat memberikan keterangan di Jakarta, Rabu (26/8/2026).

"Persiapan besok ya sudah fixed semua, tinggal eksekusi," terangnya.

Pergerakan Massa dari Berbagai Daerah

Supriyono memaparkan, konsolidasi tak hanya dilakukan di tingkat lokal tetapi juga menjangkau jaringan masyarakat di pelbagai daerah di Indonesia. Pergerakan rombongan massa dari Kabupaten Pati disiagakan berangkat menggunakan bus pada Rabu (26/8/2026) siang menuju Jakarta.

Ia menjamin bahwa pendanaan seluruh kegiatan aksi serta akomodasi perjalanan murni dihimpun melalui partisipasi swadaya dan sumbangan masyarakat.

Bantahan Keterlibatan Pihak Luar

Menepis berbagai spekulasi yang berkembang, Supriyono menjamin gerakan sosial yang dipimpinnya steril dari pengaruh kekuatan maupun pengaruh kelompok elit tertentu.

"Tidak ada tunggangan-tunggangan, kita dibekingi geng Solo, kita dibekingi geng penguasa, enggak ya. Kita enggak kenal geng Solo, kita enggak kenal geng penguasa. Ini adalah murni gerakan rakyat biasa yang berasal dari kampung," ulasnya.

Mengenai kemunculan Forum Komunikasi Rakyat Pati yang menunjukkan arah pandangan berbeda, ia menyatakan tidak mengenal sosok di dalam forum tersebut. Ia menguraikan bahwa kelompok itu tidak pernah terlihat menggelar unjuk rasa di wilayah Pati, tingkat provinsi, maupun pusat sepanjang kurun waktu 13 Agustus 2026 sampai sekarang. Pihaknya meyakinkan elemen dalam forum tersebut tidak terikat dengan keanggotaan AMPB.

Fokus Isu Pemberantasan Korupsi

Aksi unjuk rasa yang digelar di depan Gedung DPR RI mendatang secara khusus mengusung dua poin prioritas. AMPB mendesak percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset sebagai instrumen hukum penyitaan aset hasil kejahatan, sekaligus menyuarakan penjatuhan hukuman mati bagi koruptor. ***