Pansus DPRD DKI Tolak Kenaikan Tarif Parkir hingga Rp60 Ribu per Jam

‎

‎Jupiter mengatakan, rencana kenaikan tarif parkir saat ini masih dalam tahap pembahasan di Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta. Karena itu, besaran tarif yang telah beredar di publik belum bersifat final.

‎

‎Hal tersebut, kata dia, juga sejalan dengan pernyataan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung bahwa kebijakan kenaikan tarif parkir masih dalam proses pembahasan.

‎

‎Dalam usulan yang telah masuk, tarif parkir sepeda motor berada pada kisaran Rp3.000 hingga Rp15.000 per jam. Sementara tarif parkir mobil diusulkan mulai Rp6.000 hingga Rp60.000 per jam.

‎

‎Menurut Jupiter, persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan nominal tarif, tetapi juga sistem zonasi yang menjadi salah satu dasar penentuan besaran tarif parkir.

‎

‎Ia menilai, karakteristik kendaraan dan kemampuan ekonomi masyarakat di setiap kawasan tidak dapat disamaratakan. Kawasan dengan aktivitas ekonomi tinggi, menurutnya, tidak otomatis hanya digunakan oleh pemilik kendaraan mewah.

‎

‎"Kalau yang parkir di PIK, ada yang parkir di SCBD, memang semuanya pakai mobil mewah? Kan ada juga yang pakai mobil Avanza, Ertiga atau mobil yang bukan mobil mewah," kata Jupiter di ruang Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (26/8/2026).

‎

‎Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta dari Fraksi NasDem itu meminta sistem zonasi dikaji secara lebih komprehensif. Ia khawatir penerapan tarif berdasarkan kawasan justru membebani masyarakat dengan kemampuan ekonomi yang berbeda.

‎

‎Jupiter juga menyoroti perlunya kajian yang kuat sebelum pemerintah menetapkan besaran tarif baru. Menurutnya, kebijakan tersebut tidak cukup hanya mempertimbangkan aspek penerimaan daerah dan pengendalian lalu lintas.

‎

‎Sebagai Ketua Pansus Tata Kelola Perparkiran, Jupiter mengaku telah menyampaikan sikap penolakannya kepada publik meski tidak mengikuti secara langsung seluruh pembahasan di Bapemperda karena bukan bagian dari forum tersebut.

‎

‎Ia juga mendorong keterlibatan masyarakat dalam pembahasan kebijakan tersebut. Pansus Tata Kelola Perparkiran DPRD DKI Jakarta membuka ruang bagi organisasi masyarakat, tokoh masyarakat, hingga kalangan akademisi untuk menyampaikan pandangan mengenai dampak rencana kenaikan tarif parkir.

‎

‎Jupiter mengkhawatirkan kenaikan tarif parkir dapat menimbulkan efek berantai terhadap biaya distribusi barang. Kendaraan yang mengangkut bahan bangunan hingga komoditas pangan seperti sayuran dan buah-buahan, kata dia, berpotensi mengalami peningkatan biaya operasional.

‎

‎Kenaikan biaya tersebut dikhawatirkan pada akhirnya ikut memengaruhi harga barang yang dibeli masyarakat.

‎

‎"Apakah ke depan dampaknya terhadap pengiriman logistik yang mengangkut bahan bangunan, yang mengangkut sayur-sayuran dan buah-buahan, dengan naiknya tarif parkir ini apakah nanti dampaknya terjadinya inflasi, ini kan juga harus dipikirkan dengan matang," ujarnya.

‎

‎Menurut Jupiter, dampak kebijakan kenaikan tarif parkir harus dilihat secara menyeluruh. Selain kemampuan masyarakat, pemerintah dan DPRD perlu memperhitungkan konsekuensi ekonomi yang dapat muncul setelah kebijakan tersebut diterapkan.

‎

‎Meski menyatakan penolakan, Jupiter mengakui sikap pribadi seorang anggota DPRD tidak serta-merta dapat menghentikan rencana kenaikan tarif parkir. DPRD DKI terdiri atas sejumlah fraksi sehingga keputusan akhir akan ditentukan melalui mekanisme kelembagaan dan prinsip kolektif kolegial.

‎

‎"DPRD DKI ini bukan hanya milik fraksi Partai NasDem, DPRD ini terdiri dari banyak fraksi. Jadi, dengan suara saya sendiri juga tidak bisa mengganjal rencana kenaikan tarif parkir," tuturnya.

‎

‎Karena itu, Jupiter mengajak masyarakat aktif menyampaikan aspirasi kepada Pansus Tata Kelola Perparkiran. Masukan tersebut nantinya dapat menjadi bahan dalam pembahasan di DPRD DKI Jakarta.

‎

‎Ia berharap, setiap keputusan terkait tarif parkir nantinya tidak hanya berorientasi pada pengaturan lalu lintas maupun peningkatan pendapatan daerah, tetapi juga mempertimbangkan kondisi ekonomi dan daya beli masyarakat Jakarta.

‎

‎"Kami membuka ruang seluas-luasnya, kami ingin mendengar, dan kami ingin mendapatkan masukan dari seluruh warga Jakarta," pungkas Jupiter. ***