Tangani Karhutla Kalimantan, Purbaya Pastikan Ketersediaan Alokasi Anggaran

JAKARTA - Pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan menyiagakan alokasi anggaran khusus untuk penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan kesiapan pihaknya menambah dana jika pagu Rp5 triliun di Badan Nasional Penanggulangan Bencana masih belum mencukupi.

Purbaya mengonfirmasi bahwa permintaan penambahan dana belum masuk ke kementeriannya mengingat proses asesmen dampak lingkungan masih berlangsung. Realisasi penyaluran dana akan disesuaikan dengan hasil evaluasi tersebut.

"Kita akan channeling lewat BNPB. Mereka sudah punya Rp5 triliun, kalau kurang nanti kita tambah," ucapnya saat ditemui di Kementerian Keuangan, Rabu (26/8/2026).

Di samping lembaga tersebut, Kementerian Kehutanan juga telah menyodorkan rancangan pembiayaan yang kini sebagian sudah disetujui. Dari sisi proyeksi pengeluaran, kebutuhan untuk wilayah Kalimantan ini diprediksi lebih rendah dibandingkan dengan beban penanganan bencana di Aceh.

"BNPB belum memberikan total biayanya, jadi kita belum tahu angka pastinya. Bencana ini masih berlangsung dan mereka akan melakukan asesmen ulang," tambahnya.

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah memberikan instruksi agar operasional penanganan musibah ini tidak terhambat oleh masalah ketersediaan uang.

"Uangnya siap terus, tinggal bagaimana operasional dari BNPB," tegasnya.

Ia menekankan bahwa mekanisme pencairan untuk penanggulangan krisis berbeda dengan prosedur belanja reguler.

"Kalau untuk bencana, pendekatannya beda dengan belanja biasa. Bencana menyangkut hajat hidup orang banyak dan mengancam keselamatan mereka," rincinya.

Sebagai penutup, ia meminta lembaga terkait untuk tetap mempertanggungjawabkan setiap pemakaian dana secara akuntabel sesuai realitas di lapangan.***