Sasar Pajak Industri Baja, Menkeu Purbaya Rancang Dana MBG

JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Keuangan sedang mencari instrumen pendanaan baru untuk merealisasikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada tahun 2028. Penyesuaian ini merupakan imbas dari putusan Mahkamah Konstitusi yang melarang penggunaan dana dari alokasi pendidikan untuk program tersebut selambat-lambatnya pada 2028.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa salah satu strategi utama yang tengah dibidik adalah penertiban penerimaan pajak dan bea cukai. Pemerintah akan fokus menutup celah kebocoran fiskal guna menambah ruang anggaran bagi program MBG.

"Makanya kuncinya sekarang, ke depan adalah peningkatan efisiensi pajak dan bea cukai," sebutnya di Jakarta, Jumat (28/8/2026).

Optimalisasi Kepatuhan Pajak

Purbaya meyakini ada ruang fiskal yang cukup besar jika kepatuhan pajak di berbagai sektor industri dapat dioptimalkan. Ia mengambil contoh dari industri baja nasional yang dinilai masih memiliki potensi penerimaan negara yang belum ditarik secara maksimal.

"Kalau misal kita ngambil dari kebocoran-kebocoran yang signifikan ke depan, misal Anda tanya berapa potensinya, dari baja saja yang gak beroperasi dengan benar sesuai dengan peraturan yang ada, itu bisa Rp5 triliun lebih," urainya.

Skema Efisiensi Anggaran

Peningkatan kas negara dari sektor pajak ini nantinya akan dikombinasikan dengan efisiensi belanja pemerintah. Kementerian Keuangan merencanakan pergeseran sejumlah pos anggaran untuk mendukung ketersediaan dana MBG tanpa membebani sektor esensial lainnya.

"Itu nanti di anggaran 2028, tapi kita bisa relokasi sana sini sih itu," imbuhnya.

Fokus Penyusunan 2028

Langkah realokasi ini sengaja ditargetkan untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2028. Purbaya menjelaskan, pemerintah tidak akan mengutak-atik struktur anggaran tahun 2027 yang saat ini sudah masuk dalam tahap pembahasan, demi menjaga stabilitas perencanaan yang ada. 

"Kalau tahun depan masih seperti ini, kan sudah dibahas kan untuk 2027, kalau diubah berantakan semua kan, itu kita cegah," terangnya.

Menutup keterangannya, ia memastikan bahwa penyesuaian anggaran ini akan dikelola dengan baik sehingga tidak harus selalu mengorbankan dana dari kementerian atau lembaga strategis lainnya.

"Anda pasti incar yang besar-besar kan, pasti anda bilang, MBG aja turunin, pertahanan aja turunin, kesehatan aja turunin, tapi yang jelas bisa diatur," tutupnya.***