‎DPRD DKI Dorong CCTV Dipasang di Setiap RT, Keamanan Warga Jadi Sorotan

‎

‎Ade menegaskan, perusakan fasilitas publik tersebut tidak boleh hanya dipandang sebagai kasus vandalisme. Insiden itu harus menjadi momentum bagi Pemprov DKI untuk memperkuat sistem keamanan hingga ke tingkat permukiman.

‎

‎"Kita harus melihat kebutuhan yang lebih besar," kata Ade, dikutip dari keterangan tertulis, Rabu (2/9/2026).

‎

‎Menurut Ade, keberadaan CCTV di lingkungan permukiman penting untuk mencegah sekaligus mempercepat penanganan berbagai potensi gangguan keamanan. Kamera pengawas dapat membantu memantau titik-titik rawan, mulai dari tawuran, pencurian, kekerasan terhadap anak, hingga peredaran narkotika dan obat-obatan terlarang.

‎

‎Dorongan tersebut sekaligus mengingatkan kembali janji kampanye Pilkada DKI Jakarta 2024. Saat itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menjanjikan pemasangan CCTV di seluruh RT dan RW di Jakarta.

‎

‎Namun, hingga Februari 2026, program tersebut belum sepenuhnya terealisasi.

‎

‎Karena itu, Ade meminta Pemprov DKI menyusun peta jalan atau roadmap yang jelas untuk merealisasikan program tersebut. Roadmap itu harus memuat target pemasangan, kebutuhan anggaran, hingga batas waktu penyelesaian.

‎

‎"Sekarang kita ingin melihat roadmap-nya," ungkap dia.

‎

‎Ade juga mempertanyakan jumlah CCTV yang akan dipasang pada tahun ini, besaran anggaran yang disiapkan, serta target waktu seluruh RT di Jakarta dapat terlayani CCTV.

‎

‎Ade menekankan, CCTV tidak semestinya hanya digunakan untuk mencari bukti setelah tindak kriminal terjadi. Kamera pengawas harus ditempatkan sebagai bagian dari sistem pencegahan dan respons cepat terhadap gangguan keamanan.

‎

‎"CCTV jangan hanya dibicarakan ketika ada kejadian. Keberadaannya harus menjadi sistem pencegahan," tegas Ade.

‎

‎Dengan sistem pengawasan yang terintegrasi, potensi tawuran, kekerasan terhadap anak, hingga transaksi narkoba diharapkan dapat lebih cepat terdeteksi dan ditangani.

‎

‎Ade juga meminta Pemprov DKI tidak memasang CCTV secara serampangan. Penentuan lokasi harus berdasarkan pemetaan titik rawan dan kebutuhan masing-masing lingkungan.

‎

‎Pengurus RT dan RW, lanjut Ade, perlu dilibatkan dalam proses tersebut karena mereka dinilai paling memahami kondisi wilayahnya. Mereka mengetahui lokasi yang minim penerangan, titik yang rawan pencurian, hingga kawasan yang berpotensi menjadi lokasi tawuran.

‎

‎"RT dan RW paling tahu titik rawan di lingkungannya,' tutur Ade.

‎

‎Selain pemasangan, Ade mengingatkan Pemprov DKI agar menyiapkan anggaran pemeliharaan CCTV. Jangan sampai kamera yang telah dipasang hanya berfungsi selama beberapa bulan sebelum rusak karena tidak tersedia biaya perawatan.

‎

‎"Jangan sampai beberapa bulan kemudian menjadi rongsokan," ucapnya.

‎

‎Legislator dari Fraksi PKS itu menegaskan, penguatan keamanan lingkungan harus dipandang sebagai investasi, bukan sekadar belanja perangkat. Dengan pengawasan yang menjangkau permukiman, keamanan warga diharapkan semakin terjamin.

‎

‎"Kalau ingin Jakarta menjadi kota global, warga harus merasa aman sejak keluar rumah," pungkas Ade. ***