Soroti Kenaikan Harga Sembako, Sekjen Kemendagri Ingatkan Jangan Telat Intervensi

JAKARTA - Angka inflasi tahunan Indonesia pada Agustus 2026 tercatat sebesar 3,19 persen, yang utamanya dipicu oleh kelompok makanan dan minuman. Merespons kondisi tersebut, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong pemerintah daerah untuk aktif mengendalikan harga komoditas pangan krusial di wilayah masing-masing agar daya beli masyarakat tetap terjaga.

Arahan tersebut ditegaskan oleh Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi di Jakarta, Senin (7/9/2026). Berdasarkan data yang dirilis, inflasi bulanan pada Agustus 2026 terhadap Juli 2026 juga mengalami kenaikan tipis sebesar 0,21 persen. Tito menyebut daging ayam ras, cabai rawit, ikan segar, dan beras sebagai pendorong utama inflasi saat ini.

Ia meminta pemda memperhatikan daerah-daerah yang mengalami tekanan harga tinggi sesuai laporan Badan Pusat Statistik (BPS). Berbagai intervensi, mulai dari penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) hingga operasi pasar murah, harus segera dieksekusi.

"Yang perlu kita waspadai dan perlu kita intervensi agar harga, terutama makanan-minuman di wilayah yang spesifik ada datanya di BPS. Di daerah-daerah tersebut kita berikan atensi, dukungan, termasuk misalnya beras SPHP, pasar murah, dan lain-lain," urainya.

Selain masalah distribusi, Tito juga mengingatkan kepala daerah untuk bersiap menghadapi ancaman penurunan produksi komoditas pertanian akibat faktor alam. 

"Kemudian, kami juga perlu waspadai potensi produksi yang bisa menurun karena adanya kemarau panjang, karhutla, dan lain-lain," sambungnya.

Dalam rapat yang dirangkaikan dengan Rilis Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Triwulan II 2026 tersebut, Kemendagri membeberkan daerah dengan inflasi tertinggi. Provinsi Maluku Utara berada di angka 5,28 persen, Kabupaten Kapuas 6,2 persen, dan Kota Ternate mencapai 5,75 persen. Di sisi lain, apresiasi diberikan kepada Provinsi Kalimantan Utara yang mencatat inflasi terkendali 2,17 persen, Kabupaten Morowali 1,22 persen, serta Kota Palopo 1,73 persen.

Pengendalian inflasi ini dinilai sangat vital untuk menjaga keseimbangan pasar, di mana kenaikan harga yang terlalu tajam merugikan konsumen, namun penurunan yang terlalu dalam juga akan mencekik ongkos operasional produsen.

"Nah, itu yang kami harus jaga stabilitasnya, harga pangan, barang dan jasa. Pangan yang paling utama, yang menyangkut masalah perut rakyat, daya beli masyarakat," tegasnya.

Sekretaris Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir turut memberikan penekanan khusus pada fluktuasi harga ayam ras yang harus dicarikan formula penanganannya. Ia juga mengingatkan agar langkah intervensi beras tidak terlambat diterapkan, serta mengharapkan perluasan program kebun dari Kementerian Pertanian untuk memitigasi harga cabai.

"Tentunya, kita berharap bahwa dalam beberapa bulan ke depan cabai itu tidak masuk lagi di dalam daftar yang naik-turun yang tajam," pungkasnya.***