Alihkan Triliunan Rupiah, Mahfud MD Ingin Desa Kelola Penuh Program MBG

JAKARTA - Daripada bergantung pada sistem penyedia tunggal yang kerap memicu masalah teknis, anggaran raksasa dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai lebih bermanfaat jika diputar langsung di tingkat pemerintahan terkecil. Pendelegasian wewenang ini diyakini mampu menghidupkan roda ekonomi kerakyatan secara masif sekaligus memperketat pengawasan.

Gagasan ini dilontarkan oleh Mahfud MD, mantan Menteri Koordinator bidang Politik dan Keamanan. Ia menilai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tidak lagi diperlukan. Sebagai gantinya, pengelolaan logistik dan pasokan bahan pokok diserahkan kepada Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

"Dan desa jadi hidup. KDMP-nya itu apa koperasinya itu jadi punya kerjaan dan punya penghasilan gitu loh," paparnya melalui gelar wicara Terus Terang yang disiarkan di kanal YouTube Mahfud MD Official, Jumat (11/9/2026).

Kemudahan Lacak Kasus

Selain perputaran uang yang jelas, penyerahan mandat kepada aparatur desa memberikan kepastian hukum. Mantan ketua Mahkamah Konstitusi tersebut melihat struktur desa jauh lebih mudah diawasi dibandingkan kontraktor pihak ketiga.

"Nah, itu kalau mau ditata, yang ini salurkan dulu ke Kepala Desa. Desa kan dia bisa diperiksa, gitu ya," terangnya. Model pengelolaan lokal yang melibatkan kepala desa dan KDMP ini secara otomatis memangkas rantai distribusi pangan, sehingga risiko makanan basi atau memicu keracunan dapat ditekan seminimal mungkin.

Beban Kerja Tak Logis

Kritik terhadap SPPG bukan tanpa dasar. Entitas tersebut ditugaskan menanggung beban yang nyaris mustahil dipertahankan dalam jangka panjang, yakni memasak ribuan porsi per hari.

"Itu seperti orang pesta tiap hari, mantu tiap hari, tiap hari. Pasti enggak bisa," cetusnya.

Atas dasar itu, Mahfud mengusulkan agar pemerintah memutus kontrak SPPG, mengembalikan sisa pembayaran, dan segera mengubah model produksi menjadi berbasis sekolah. Dengan kata lain, kegiatan memasak akan dieksekusi langsung di sekolah-sekolah menggunakan bahan baku yang dikelola oleh koperasi desa, demi mencegah kerugian negara yang mencapai satu triliun rupiah setiap harinya akibat inefisiensi dan insiden medis.***