DPRD DKI Minta Kota Layak Anak Hadir Nyata di Sekolah dan Ruang Publik

‎

‎Hal itu disampaikan dalam rapat pembahasan Ranperda KLA di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (15/9/2026).

‎

‎"Perda tersebut jangan sekadar regulasi dalam tataran konsep atau normatif. Implementasinya dan kesiapan pemerintah juga harus diperhatikan," kata Husen.

‎

‎Menurut Husen, salah satu persoalan yang perlu menjadi perhatian dalam mewujudkan kota layak anak adalah kekerasan dan perundungan yang masih terjadi di lingkungan pendidikan. Pemerintah dinilai perlu memiliki pemetaan mengenai wilayah dan jenis kerawanan agar penanganan dapat dilakukan secara tepat sasaran.

‎

‎Selain kekerasan dan perundungan, Husen meminta persoalan eksploitasi anak mendapat perhatian lebih tegas. Perlindungan juga harus mencakup kasus yang melibatkan orang-orang terdekat anak, termasuk orangtua.

‎

‎"Hal itu penting karena perlindungan anak harus benar-benar konkret," jelas Husen.

‎

‎Anggota Bapemperda DPRD DKI Jakarta M. Subki menambahkan, Ranperda KLA perlu mengatur kewajiban orangtua dalam memberikan perlindungan kepada anak. Menurut dia, peran keluarga menjadi bagian penting karena berbagai fasilitas dan kebijakan pemerintah tidak akan berjalan efektif jika tidak diikuti kepedulian orangtua.

‎

‎"Kalau kita bicara anak, yang sangat dominan adalah orangtua," ujar Subki.

‎

‎Subki menekankan, konsep kota layak anak tidak hanya berkaitan dengan perlindungan dari kekerasan, tetapi harus tercermin dalam kondisi fisik dan infrastruktur kota.

‎

‎"Ruang kota perlu dibuat aman, mudah diakses, serta mendukung aktivitas keluarga bersama anak," pungkasnya. ***