Gempa Magnitudo 6,5 Jadi Alarm Pemprov DKI Perkuat Kesiapsiagaan Bencana

‎

‎Legislator Komisi B DPRD DKI Jakarta, Ade Suherman mengatakan, mitigasi bencana tidak boleh hanya mengandalkan respons setelah gempa terjadi. Kesiapan bangunan, jalur evakuasi, titik kumpul hingga kemampuan warga melakukan evakuasi mandiri harus diuji secara berkala.

‎

‎"Gempa ini harus menjadi alarm bagi kita," kata Ade dikutip, Kamis (17/9/2026).

‎

‎Menurut dia, meski gempa tersebut tidak berpotensi tsunami, kepanikan yang muncul di tengah masyarakat perlu menjadi bahan evaluasi. Jakarta memiliki kepadatan penduduk tinggi dan terus berkembang dengan banyaknya hunian vertikal.

‎

‎Karena itu, Pemprov DKI perlu memastikan bangunan memenuhi standar keselamatan. Di sisi lain, penghuni gedung juga harus memahami prosedur evakuasi ketika terjadi gempa, termasuk penggunaan jalur evakuasi dan akses tangga darurat.

‎

‎Ade juga menyoroti pentingnya pemeriksaan berkala terhadap titik kumpul, sistem peringatan dini, serta kesiapan pengelola gedung dan penghuni. Seluruh fasilitas dan prosedur tersebut, kata dia, tidak cukup hanya tersedia, tetapi harus dipastikan dapat digunakan ketika kondisi darurat.

‎

‎"Simulasi evakuasi harus rutin," ucapnya.

‎

‎Simulasi diperlukan bagi penghuni hunian vertikal agar memahami tindakan yang harus dilakukan saat gempa sekaligus mengurangi kepanikan. Pengelola gedung dan penghuni perlu mengetahui peran masing-masing sehingga proses evakuasi dapat berlangsung secara terarah.

‎

‎Selain hunian vertikal, Ade meminta Pemprov DKI memetakan ruang evakuasi di kawasan padat penduduk. Keterbatasan ruang terbuka di Jakarta membuat penentuan titik kumpul perlu dilakukan secara lebih terperinci, termasuk hingga tingkat RT dan RW.

‎

‎"Harus ada pemetaan yang jelas sampai tingkat kelurahan," tegasnya.

‎

‎Ade juga meminta skema evakuasi memperhitungkan kelompok rentan, seperti lansia, anak-anak, dan penyandang disabilitas. Menurut dia, pengurus RT, RW, dan kader lingkungan perlu mendapatkan pelatihan dasar mengenai evakuasi inklusif agar seluruh warga dapat memperoleh bantuan saat bencana.

‎

‎"Jangan sampai ada warga yang tertinggal," ujar Ade.

‎

‎Dia menegaskan, kesiapsiagaan bencana harus menjadi bagian dari standar Jakarta sebagai kota global. Kemajuan kota, menurut dia, tidak cukup diukur dari gedung tinggi, investasi, dan pembangunan infrastruktur, tetapi juga dari kemampuan pemerintah dan masyarakat melindungi warga ketika bencana terjadi.

‎

‎"Kota global juga harus punya kesiapsiagaan bencana yang kuat," tambahnya.

‎

‎Ade mendorong BPBD DKI Jakarta, dinas teknis, pengelola gedung, pengurus lingkungan, dan masyarakat memperkuat kolaborasi dalam menghadapi potensi bencana. Sosialisasi dan simulasi bencana perlu dijadikan agenda rutin, bukan baru dilakukan setelah bencana terjadi.

‎

‎"Yang kita bangun adalah budaya kesiapsiagaan," pungkasnya. ***