Jakarta Hadapi Potensi Banjir Rob, DPRD Minta Pompa dan Pintu Air Dipastikan Siap

‎

‎Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, M. Taufik Zoelkifli meminta Pemprov DKI tidak hanya mengandalkan laporan administratif untuk memastikan kesiapan menghadapi rob. Pemeriksaan langsung terhadap seluruh infrastruktur pengendali banjir perlu dilakukan di lapangan.

‎

‎"Jangan hanya menerima laporan semuanya siap," kata Taufik dikutip Selasa (29/9/2026).

‎

‎Menurut dia, pemeriksaan harus mencakup pompa, pintu air, tanggul, saluran, hingga kesiapan personel. Seluruh perangkat tersebut harus dipastikan dapat berfungsi ketika muka air laut mulai mengalami kenaikan.

‎

‎"Ketika air naik, jangan sampai ada pompa bermasalah atau akses petugas terhambat," ujarnya.

‎

‎Berdasarkan informasi Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta, potensi banjir rob diperkirakan mulai terjadi sekitar pukul 18.00 WIB. Sejumlah kawasan pesisir yang berpotensi terdampak antara lain Tanjungan, Muara Angke, Muara Baru, dan Marunda.

‎

‎Taufik meminta Pemprov DKI memanfaatkan waktu sebelum potensi rob mencapai puncak untuk melakukan berbagai langkah mitigasi. Menurutnya, prediksi kenaikan muka air laut seharusnya menjadi dasar pemerintah untuk melakukan persiapan lebih awal.

‎

‎"Kalau sudah ada prediksi, pemerintah punya waktu untuk mitigasi," ucapnya.

‎

‎Selain kesiapan infrastruktur, Taufik menyoroti sistem peringatan dini bagi masyarakat. Informasi mengenai potensi rob dinilai tidak cukup hanya disampaikan melalui kanal resmi pemerintah atau media sosial, tetapi harus diteruskan hingga tingkat kelurahan, RW, dan RT.

‎

‎"Pastikan warga di lokasi rawan benar-benar menerima informasi," katanya.

‎

‎Ia juga meminta skenario penanganan darurat memperhatikan kelompok rentan, seperti lanjut usia, anak-anak, serta warga dengan keterbatasan mobilitas. Menurutnya, keselamatan warga harus menjadi prioritas dalam menghadapi potensi banjir rob.

‎

‎"Keselamatan warga harus menjadi prioritas," tegas Taufik.

‎

‎Taufik menilai persoalan banjir rob di pesisir Jakarta tidak dapat diselesaikan hanya dengan penanganan ketika air laut mulai naik. Perlindungan kawasan pesisir dan program pengendalian banjir perlu diperkuat secara terencana dan berkelanjutan.

‎

‎"Rob bukan kejadian sekali dua kali," tuturnya.

‎

‎Masyarakat di kawasan pesisir Jakarta diminta memantau informasi resmi dari Pemprov DKI Jakarta, BPBD, Dinas SDA, layanan JAKI, serta nomor darurat 112 untuk mengetahui perkembangan kondisi dan langkah penanganan apabila terjadi keadaan darurat. ***