Kemenpora Tegaskan Hamka Hendra Noer Tak Lagi Jabat Staf Ahli

Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga (Sesmenpora) Suyadi Pawiro menegaskan bahwa Hamka Hendra Noer tidak lagi menjabat sebagai Staf Ahli Bidang Transformasi dan Tata Kelola Birokrasi Kemenpora.

Kemenpora telah mengambil langkah administratif dengan mengajukan permohonan pemberhentian yang bersangkutan kepada Presiden Republik Indonesia sejak 13 Agustus 2026, menyusul penetapannya sebagai tersangka oleh Kejaksaan Tinggi Gorontalo.

“Sejak yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka pada awal Agustus lalu, Kemenpora telah menindaklanjutinya melalui mekanisme administratif sesuai ketentuan yang berlaku. Pada 13 Agustus 2026, Menpora Erick Thohir telah mengajukan permohonan pemberhentian yang bersangkutan dari jabatan Staf Ahli kepada Presiden. Langkah ini merupakan bagian dari komitmen kami dalam menjaga integritas dan akuntabilitas kelembagaan,” ujar Sesmenpora Suyadi.

Suyadi menjelaskan bahwa dalam pengajuan tersebut, Kemenpora juga mengusulkan pemberhentian sementara Hamka sebagai Pegawai Negeri Sipil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Langkah tersebut ditempuh untuk memastikan penyelenggaraan organisasi dan pelayanan publik tetap berjalan secara profesional.

“Kami ingin menegaskan bahwa setiap persoalan hukum yang melibatkan aparatur harus disikapi secara serius dan bertanggung jawab. Kepentingan organisasi, integritas birokrasi, dan kepercayaan publik harus senantiasa dijaga,” kata Sesmenpora Suyadi.

Terkait proses hukum yang saat ini ditangani Kejaksaan Tinggi Gorontalo, Kemenpora menyatakan menghormati kewenangan aparat penegak hukum serta mendukung proses penyidikan yang berjalan secara independen, profesional, dan sesuai ketentuan hukum.

“Kemenpora menghormati sepenuhnya proses hukum yang sedang berlangsung. Kami menyerahkan penanganan perkara ini kepada aparat penegak hukum,” tegas Sesmenpora Suyadi.

Suyadi juga menegaskan bahwa perkara yang menjerat Hamka berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo ketika yang bersangkutan menjabat sebagai Penjabat Gubernur, bukan terkait kegiatan maupun pengelolaan anggaran Kemenpora.

Lebih lanjut, Kemenpora memastikan komitmen untuk terus memperkuat reformasi birokrasi, sistem pengawasan, dan tata kelola pemerintahan yang transparan serta akuntabel. Seluruh aparatur Kemenpora dituntut menjaga integritas dan menjadikan kepatuhan terhadap hukum sebagai prinsip utama dalam menjalankan tugas. ***